Indonesia Potensi Rugi Rp11 Triliun karena Pemerintah Tak Patuh Aturan

Properti

Lite

Adi Ahdiat 22/06/2023 13:50 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut BPK, ketidakpatuhan pemerintah pada semester II 2022 membuat negara Indonesia mengalami kerugian Rp536 miliar, potensi kerugian Rp11,5 triliun, dan kekurangan penerimaan Rp2,58 triliun.

Kerugian Negara akibat Ketidakpatuhan Pemerintah/BUMN/BUMD pada Aturan Perundang-undangan (Semester II 2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Indonesia Potensi Rugi Rp11 Triliun karena Pemerintah Tak Patuh Aturan

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Kerugian Negara akibat Ketidakpatuhan Pemerintah/BUMN/BUMD pada Aturan Perundang-undangan (Semester II 2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 1.766 masalah ketidakpatuhan pemerintah pada aturan perundang-undangan pada semester II 2022.

Ketidakpatuhan pemerintah itu membuat negara Indonesia mengalami kerugian dengan nilai total Rp536,81 miliar, ditambah potensi kerugian Rp11,53 triliun, serta kekurangan penerimaan negara Rp2,58 triliun.

Temuan BPK ini tercatat dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 yang dipublikasikan Juni 2023.

"IHPS II Tahun 2022 merupakan ikhtisar dari 388 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta badan usaha milik negara (BUMN) dan badan lainnya," kata BPK dalam laporannya.

Jika dirinci berdasarkan lembaganya, pada semester II 2022 BPK menemukan pemerintah pusat memiliki 268 masalah ketidakpatuhan pada aturan yang mengakibatkan:

Kerugian negara: Rp77,4 miliar
Potensi kerugian negara: Rp10,02 triliun
Kekurangan penerimaan negara: Rp1,04 triliun

Kemudian pemerintah daerah dan BUMD memiliki 1.252 masalah ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

Kerugian negara: Rp369,2 miliar
Potensi kerugian negara: Rp177,8 miliar
Kekurangan penerimaan negara: Rp163,8 miliar

Sementara BUMN dan badan lainnya memiliki 143 masalah ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

Kerugian negara: Rp75 miliar
Potensi kerugian negara: Rp1,2 triliun
Kekurangan penerimaan negara: Rp682,6 miliar

"Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 10.218 rekomendasi antara lain, pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/ perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian," kata BPK.

"Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dapat dipulihkan/dicegah, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan," lanjutnya.

(Baca: Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Naik 49% pada 2022, Tertinggi Sedekade)

Editor : Adi Ahdiat