Politik

Lite

Pelanggaran Kebebasan Beragama Masih Terjadi di Indonesia pada 2025

Adi Ahdiat 08/01/2026 14:01 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut data KontraS, selama periode Desember 2024-November 2025, ada 32 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Sebagian besarnya terkait isu perizinan tempat ibadah.

Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Indonesia Berdasarkan Isu (Desember 2024-November 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Pelanggaran Kebebasan Beragama Masih Terjadi di Indonesia pada 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama di Indonesia Berdasarkan Isu (Desember 2024-November 2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan 29 ayat (2) UUD 1945.

Namun, kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi.

Menurut data yang dihimpun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), selama periode Desember 2024-November 2025, ada 32 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di dalam negeri.

Bentuk kasusnya meliputi pelarangan beribadah, penolakan pembangunan rumah ibadah, penyegelan rumah ibadah, intimidasi, sampai persekusi terhadap kelompok agama tertentu.

"Berbagai tindakan tersebut dilakukan oleh aktor yang beragam, mulai dari warga sekitar hingga pemerintah," kata KontraS dalam Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2025.

(Baca: Kebebasan Berekspresi, Tantangan Utama Pemajuan HAM Indonesia)

KontraS juga menemukan, selama Desember 2024-November 2025, sebagian besar peristiwa pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia terkait isu perizinan tempat ibadah (17 kasus).

Ada pula yang terkait perizinan kegiatan ibadah (7 kasus), dugaan aliran sesat (6 kasus), dan tidak diketahui isunya (3 kasus).

"Dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kewajiban konstitusional dan internasional dalam menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan," kata KontraS.

"Kondisi ini menegaskan perlunya keseriusan dan kemauan politik dari pemerintah untuk benar-benar menjamin hak setiap warga negara dalam beribadah dan meyakini ajaran agamanya. Tanpa komitmen yang kuat, Indonesia akan terus berada jauh dari amanat konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara internasional," lanjutnya.

(Baca: Kinerja Penegakan HAM Indonesia Tak Menonjol di Skala Global)

Editor : Adi Ahdiat