Korupsi, Alasan Utama Warga RI Tak Yakin Pemerintah dapat Penuhi Janji

Hasil survei Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) menunjukkan, sebanyak 60% dari total responden menyatakan tidak yakin jika pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjalankan programnya dengan baik.

Proporsi ini terdiri dari 30% yang menyebut sangat tidak yakin dan 30% agak yakin. 

Berdasarkan alasannya, korupsi menjadi alasan mayoritas atau 52% skeptis dengan pemenuhan janji pemerintah. 

"Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang menganggap banyaknya pengungkapan kasus korupsi yang terjadi beberapa waktu lalu sebagai gagalnya pemerintah mencegah terjadinya kasus korupsi," tulis PP17 dalam laporannya. 

Lalu kurangnya pejabat yang kompeten di pemeritahan juga menjadi alasan 30% responden yang merasa tidak yakin dengan pemerintah. 

Berikut daftar lengkap alasan publik tidak yakin pemeirntah dapat memenuhi janji, menurut survei PP17:

• Korupsi: 52%
• Kurangnya pejabat yang kompeten: 30%
• Komunikasi tidak efektif: 24%
• Konflik kepentingan partai: 22%
• Militer masuk politik: 22%
• Pembatasan berpendapat: 19%
• Visi dan misi tidak realistis: 18%
• Besarnya jumlah kementerian: 17%
• Kendali pusat yang besar: 17%
• Pengaruh Jokowi: 16%
• Kekurangan biaya: 15%
• Minim dukungan masyarakat: 12%
• Kesulitan proyek besar: 10%
• Belum siapnya Ibu Kota Negara (IKN): 8%
• Minim dukungan internasional: 2%
• Tidak tahu: 3%

Survei ini melibatkan 417 responden berusia 17-44 tahun yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Rinciannya, 51% responden perempuan dan 49% laki-laki.

Pengambilan data dilakukan pada 12-15 Mei 2025 menggunakan metode computer-assisted web interviewing (CAWI) dengan toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 5%.

(Baca: Banyak Warga Indonesia Melihat Potensi Korupsi di Koperasi Merah Putih)