Banyak Warga Khawatir ketika TNI Masuk Lembaga Sipil

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Kamis pekan lalu (20/3/2025).

UU tersebut menambah porsi jabatan sipil di kementerian/lembaga yang dapat diduduki prajurit aktif, dari awalnya 10 menjadi 14 jabatan.

(Baca: Ini Pos Jabatan TNI yang Kekurangan dan Kelebihan Personel Awal 2024)

Adapun menurut survei Litbang Kompas, hal ini membuat banyak warga khawatir.

Mayoritas atau 68,6% responden khawatir ada potensi tumpang tindih kewenangan ketika TNI masuk ke lembaga sipil. Rinciannya, sebanyak 54,1% khawatir dan 14,5% sangat khawatir.

Di sisi lain hanya ada 29,1% yang tidak khawatir akan hal tersebut, terdiri dari 28,2% tidak khawatir dan 0,9% sangat tidak khawatir.

Litbang Kompas juga menyurvei opini publik terkait pengaruh jabatan sipil TNI terhadap demokrasi.

Sebanyak 46,8% responden menilai masuknya TNI ke institusi sipil akan mengganggu demokrasi, sedangkan 49,7% berpendapat demokrasi tidak akan terganggu.

Survei ini melibatkan 535 responden dari 38 provinsi yang dipilih secara acak, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 17-20 Maret 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,25% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Personel Militer Aktif Indonesia Terbanyak ke-7 di Asia pada 2024)