Salah Wewenang dan Asusila, Pelanggaran Etik Tertinggi Anggota DPR

Politik

Lite

Erlina F. Santika 01/10/2024 19:41 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Proporsi Pelanggaran Etik Anggota DPR RI Berdasarkan Kategori (2019-2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Salah Wewenang dan Asusila, Pelanggaran Etik Tertinggi Anggota DPR

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Proporsi Pelanggaran Etik Anggota DPR RI Berdasarkan Kategori (2019-2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Sejumlah anggota DPR RI periode 2019-2024 terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran etik ini dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Indonesian Parliamentary Center (IPC) merangkum jenis kategori pelanggarannya. Tertinggi adalah penyalahgunaan wewenang sebesar 50% dari total pelanggaran etik.

Kedua adalah tindakan asusila sebesar 22%. Di bawah dua kategori tertinggi ini, proporsinya jauh lebih rendah.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak pidana, hingga ujaran kebencian, masing-masing terlaporkan sebesar 9,1%.

Menurut partainya, laporan terbanyak ditujukan kepada anggota DPR fraksi PDIP dengan proporsi 27% dari total laporan pada periode tersebut.

"Total laporan masuk berjumlah 6 laporan padahal dalam situasi politik PDIP memiliki jumlah kursi yang dominan di legislatif," tulis IPC dalam laporan yang dipublikasikan pada Senin (30/9/2024).

Kedua adalah Gerindra dengan proporsi 23%. Ketiga, PKS, sebanyak 14%.

Disusul Golkar dan PKB masing-masing 9%. Lalu ada PAN dan NasDem dengan proporsi yang sama, 5%.

Terakhir ada PPP dan Demokrat dengan proporsi sama besar, 4%.

Adapun total pelanggaran etik yang terlaporkan selama 2019-2024 sebanyak 22 kasus.

Editor : Erlina F. Santika