Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya di tanah air.
(Baca: PDRB ADHB Sektor Asuransi dan Dana Pensiun Periode 2013-2024)
Jawa Timur berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebanyak Rp18,84 triliun. Perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 1,97% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jawa tengah berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya di provinsi ini tumbuh 0,89%. Periode yang sama tahun sebelumnya PDRB ADHK sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya di provinsi ini tercatat Rp17,7 triliun.
Selanjutnya, Jawa Barat dengan PDRB ADHK sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya Rp4.148,77 miliar (naik 6,78%), PDRB ADHK sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya di Bali turun 2,86% menjadi Rp3.035,02 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan Kalimantan Timur dengan PDRB ADHK sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya Rp2.240,82 miliar (naik 3,94%)
(Baca: Garis Kemiskinan Makanan di Perdesaan Periode 2015-2025)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi yang mencatatkan PDRB ADHK sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya dengan jumlah tertinggi:
- Jawa Timur Rp18,84 triliun
- Jawa Tengah Rp17,86 triliun
- Jawa Barat Rp4.148,77 miliar
- Bali Rp3.035,02 miliar
- Kalimantan Timur Rp2.240,82 miliar
- Jambi Rp2.035,84 miliar
- Kalimantan Utara Rp1.648,52 miliar
- Kalimantan Selatan Rp1.277,62 miliar
- Sumatera Utara Rp1.269,95 miliar
- Sulawesi Tengah Rp1.241,92 miliar