Survei TIFA Foundation dan Populix menunjukkan, 18% responden jurnalis mengaku pernah mengalami kekerasan pada masa transisi pergantian pemerintahan.
Berdasarkan bentuknya, pelarangan liputan jadi kekerasan yang paling banyak dialami oleh 44% responden jurnalis.
>
"Hal ini tidak hanya membatasi hak jurnalis dalam mengakses informasi, tetapi juga menghambat hak publik untuk mendapatkan berita yang akurat dan transparan," tulis TIFA Foundation dan Populix dalam laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024: Ancaman dan Risiko Keselamatan Jurnalis pada Masa Transisi.
Bentuk kekerasan yang dialami jurnalis berikutnya adalah pelarangan pemberitaan, dengan proporsi 26%. Menurut TIFA Foundation, upaya tersebut dapat merusak prinsip dasar kebebasan pers dan berpotensi menciptakan budaya ketakutan di kalangan jurnalis.
Ada pula jurnalis yang mengalami kekerasan berupa teror dan intimidasi (24%), penghapusan hasil liputan (24%), serangan digital (20%), perusakan atau perampasan alat (15%), kekerasan fisik (12%), dan lainnya (25%).
Jika dilihat menurut aktornya, kekerasan yang dialami jurnalis pada masa transisi ini paling banyak dilakukan oleh buzzer atau tim sukses pasangan calon presiden. Ini dialami oleh 38% responden.
Pelaku berikutnya berasal dari individu atau kelompok dengan motif pribadi (32%), polisi (13%), partai politik (11%), pihak pemerintah (10%), dan lainnya.
TIFA Foundation menggelar survei ini melalui kerja sama dengan Populix, dengan melibatkan 760 responden jurnalis aktif.
Mayoritas responden merupakan jurnalis lapangan (68%), diikuti editor/redaktur (17%), pemimpin redaksi (10%), dan redaktur pelaksana (6%).
Responden tersebar di Pulau Jawa (48%), Sumatera (19%), Kalimantan (9%), Bali-Nusa Tenggara (6%), Papua (5%), dan Maluku-Maluku Utara (5%).
Pengambilan data dilakukan pada 30 Oktober-6 Desember 2024 menggunakan dua metode, yakni kuantitatif dan kualitatif.
Selain survei, mereka juga mengambil data sekunder berupa data kekerasan terhadap jurnalis yang dihimpun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam lima tahun terakhir, serta wawancara mendalam dengan sejumlah stakeholder di bidang media.
(Baca: Banyak Jurnalis Khawatir Ada Pelarangan Liputan Selama Era Prabowo)