Konflik Agraria Terbesar 2023 Terkait Proyek Infrastruktur

Lingkungan

Lite

Adi Ahdiat 18/01/2024 11:57 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jika dilihat dari luas area, konflik agraria paling besar pada 2023 terkait proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pembangkit listrik, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Luas Area Konflik Agraria di Indonesia Berdasarkan Sektor (2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Konflik Agraria Terbesar 2023 Terkait Proyek Infrastruktur

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Luas Area Konflik Agraria di Indonesia Berdasarkan Sektor (2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2023 setidaknya ada 241 kasus konflik agraria di Indonesia.

Konflik tersebut melibatkan area seluas 638,2 ribu hektare, serta berdampak pada 135,6 ribu kepala keluarga (KK).

Jika dilihat dari luas areanya, konflik agraria paling besar pada 2023 terkait sektor infrastruktur, seperti proyek pembangunan jalan, pembangkit listrik, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut rincian luas area konflik agraria di Indonesia 2023 berdasarkan sektor:

Proyek infrastruktur: 243.755 hektare
Pertambangan: 127.525 hektare
Perkebunan/agribisnis: 124.545 hektare
Kehutanan: 77.487 hektare
Bisnis properti: 64.119 hektare
Pesisir/pulau kecil: 428 hektare
Fasilitas militer: 328 hektare

KPA memperoleh data ini dari sejumlah sumber, yaitu:

Korban yang melaporkan kejadian konflik agraria ke KPA, baik secara langsung atau melalui perantara;
Laporan dari anggota dan jejaring KPA;
Pemantauan lapangan;
Pemantauan pemberitaan media massa;
Database konflik dalam sistem respons cepat darurat agraria; dan
Hasil investigasi lapangan.

Dengan sumber daya organisasi yang terbatas, data yang dihimpun KPA mungkin belum mewakili seluruh konflik agraria di Indonesia.

KPA juga hanya mencatat kasus "konflik agraria struktural", yakni konflik lahan yang disebabkan kebijakan pejabat publik, serta mengakibatkan terancamnya dan/atau tersingkirnya hak-hak konstitusional masyarakat atas sumber-sumber agraria.

Data ini tidak termasuk sengketa pertanahan biasa, seperti perebutan hak waris, sengketa lahan antar perusahaan, dan sebagainya.

(Baca: Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat pada 2023)

Editor : Adi Ahdiat