Kasus Perampasan Wilayah Adat Indonesia 2024, Mayoritas Terkait Perkebunan

Lingkungan

Lite

Akbar Ridwan 11/06/2025 17:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Berdasarkan data AMAN, sepanjang 2024 setidaknya ada 121 kasus perampasan wilayah adat di Indonesia. Sebagian besar kasus ini terkait sektor usaha perkebunan.

Jumlah Kasus Perampasan Wilayah Adat di Indonesia Berdasarkan Sektor Usaha Terkait (2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Kasus Perampasan Wilayah Adat Indonesia 2024, Mayoritas Terkait Perkebunan

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Kasus Perampasan Wilayah Adat di Indonesia Berdasarkan Sektor Usaha Terkait (2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sepanjang 2024 setidaknya ada 121 kasus perampasan wilayah adat di Indonesia.

Seluruh kasus tersebut melibatkan lahan seluas 2,8 juta hektare dan 140 komunitas masyarakat adat.

(Baca: BRWA: Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia Masih Rendah)

Kasus perampasan wilayah adat pada 2024 paling banyak terkait dengan sektor usaha perkebunan, yakni 58 kasus.

Kemudian yang terkait sektor pertambangan sebanyak 29 kasus, sektor infrastruktur 14 kasus, dan sektor kehutanan 9 kasus.

Menurut AMAN, konflik ini bisa terjadi karena adanya tumpang tindih klaim kepemilikan lahan antara masyarakat adat, petani setempat, dan perusahaan atau pihak yang mendapat konsesi dari pemerintah.

"Hal ini sering kali berujung pada ketegangan sosial dan bahkan bentrokan fisik di lapangan," kata AMAN dalam laporan Bahaya Rencana Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Pangan dan Energi.

AMAN mengungkap, berbagai konflik agraria yang berujung pada perampasan wilayah adat ini membuat masyarakat adat terancam punah.

"Sebab bagi masyarakat adat, wilayah adat merupakan penanda utama identitas budaya masyarakat adat," kata mereka.

(Baca: Kasus Konflik Agraria Meningkat pada 2024)

Editor : Adi Ahdiat