Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan di Sulawesi Utara pada tahun 2024 sebesar 1.1 persen. Data historis menunjukkan fluktuasi selama periode 2007-2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 132.73 persen, dan penurunan terendah pada tahun 2013 turun 53.91 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai P1 perkotaan Sulawesi Utara pada 2024 sedikit naik sebesar 0.92 persen.
Jika dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya (2021-2023) yang sebesar 1.17 persen, kondisi 2024 menunjukkan penurunan. Namun, jika dibandingkan rata-rata lima tahun sebelumnya (2019-2023) yang sebesar 1.18 persen, kondisi 2024 juga menunjukkan penurunan. Ranking Sulawesi Utara di tingkat pulau tetap berada di posisi 6 selama periode 2019-2024. Ranking secara nasional pada tahun 2024 adalah 20, menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2023 yang berada di peringkat 22.
(Baca: PDRB ADHB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Periode 2013-2024)
Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi pada tahun 2024, Sulawesi Utara memiliki nilai P1 perkotaan lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Selatan yang sebesar 0.97 persen. Sulawesi Utara menempati urutan ke-6 di Pulau Sulawesi, sama dengan tahun sebelumnya. Anomali terlihat pada tahun 2012, di mana terjadi lonjakan pertumbuhan signifikan. Lonjakan ini kontras dengan tren yang lebih stabil dalam tiga hingga lima tahun terakhir.
Secara keseluruhan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan di Sulawesi Utara menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 menjadi anomali dibandingkan tren yang lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ada sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, jika dibandingkan rata-rata 3 dan 5 tahun terakhir, kondisi 2024 menunjukkan penurunan. Secara peringkat, Sulawesi Utara masih perlu berupaya untuk memperbaiki posisinya di tingkat nasional dan pulau.
Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menekan kedalaman kemiskinan di perkotaan. Dengan nilai indeks 0.97 persen, provinsi ini menduduki peringkat ke-5 di Pulau Sulawesi. Meskipun mengalami penurunan sebesar 11.46 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Sulawesi Selatan tetap menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kedalaman kemiskinan terendah di pulau tersebut. Peringkat ke-17 secara nasional semakin mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai daerah yang berhasil dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah perkotaan. Nilai ini juga menunjukkan selisih yang cukup signifikan dengan provinsi lain di pulau Sulawesi.
Sumatera Utara
Sumatera Utara mencatatkan indeks kedalaman kemiskinan perkotaan sebesar 1.23 persen. Meski berada di peringkat ke-5 di pulau Sumatera, provinsi ini menunjukkan penurunan sebesar 2.38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan ranking ke-18 se-Indonesia, Sumatera Utara perlu berupaya lebih keras untuk menekan angka kemiskinan di perkotaan. Angka ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah perkotaan Sumatera Utara, mengingat potensi ekonomi yang dimiliki provinsi ini.
(Baca: NPL Bank Umum bukan Lapangan Usaha bukan Lapangan Usaha Lainnya Periode 2015-2025)
Jawa Barat
Jawa Barat menunjukkan peningkatan dalam menekan kedalaman kemiskinan perkotaan. Dengan indeks sebesar 1.21 persen, provinsi ini naik ke peringkat 4 di pulau Jawa. Pertumbuhan positif sebesar 4.31 persen dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan. Peringkat ke-19 secara nasional mencerminkan kemajuan signifikan yang telah dicapai Jawa Barat dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah perkotaan. Kenaikan peringkat ini menjadi indikasi bahwa kebijakan yang diterapkan mulai membuahkan hasil yang positif.
Jambi
Jambi mencatatkan indeks kedalaman kemiskinan perkotaan sebesar 1.06 persen. Meski berada di peringkat ke-6 di pulau Sumatera, provinsi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 10.92 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan ranking ke-21 se-Indonesia, Jambi perlu melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan yang ada. Penurunan ini bisa menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat upaya pengurangan kemiskinan.
Banten
Banten mencatatkan indeks kedalaman kemiskinan perkotaan sebesar 0.97 persen. Meski berada di peringkat ke-5 di pulau Jawa, provinsi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 19.17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan ranking ke-22 se-Indonesia, Banten perlu melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan yang ada. Penurunan ini bisa menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat upaya pengurangan kemiskinan.
Riau
Riau menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan perkotaan sebesar 0.97 persen. Meski berada di peringkat ke-7 di pulau Sumatera, provinsi ini mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, yakni sebesar 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan ranking ke-22 se-Indonesia, Riau perlu melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan yang ada. Penurunan ini bisa menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat upaya pengurangan kemiskinan.