Kualitas Udara di Jawa Tengah pagi ini terburuk di Indonesia. Berdasarkan halaman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Rabu (24/1/2024) pukul 07.00 WIB terungkap bahwa indeks kualitas udara di Jawa Tengah sebesar 100.
Menurut Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, ISPU merupakan angka tanpa satuan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya.
Perhitungan ISPU berdasarkan hasil pengukuran tujuh parameter pencemar udara yakni PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, dan HC. Pengukuran parameter pencemar udara tersebar di 72 stasiun di berbagai daerah.
(Baca: Bukan Jakarta, Ini 10 Daerah dengan Kualitas Udara Paling Bersih Sore Ini Menurut Kementerian LHK)
Berdasarkan Permen LHK No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, ISPU pada rentang 0-50 memiliki kualitas udara baik, rentang 51-100 berarti kualitas udara sedang, dan rentang 101-200 kualitas udara tidak sehat yang bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan.
Berikutnya, kualitas udara sangat tidak sehat pada rentang 201-300 dapat meningkatkan risiko kesehatan pada kelompok sensitif. Sementara, kualitas udara berbahaya pada rentang lebih dari 300 dapat merugikan kesehatan secara serius dan perlu penanganan cepat.
Di bawah Jawa Tengah, ada Sumatera Utara yang menempati posisi kedua terburuk di Indonesia dengan indeks kualitas udara 93. Kemudian, di posisi ketiga ada Jawa Barat dengan indeks kualitas udara 86.
Ini artinya, tidak ada wilayah yang memiliki kualitas udara berbahaya.
Berikut daftar 10 provinsi dengan indeks kualitas udara terburuk di Indonesia pada Rabu, 24 Januari 2024 pukul 07.00 WIB.
1. Jawa Tengah: 100
2. Sumatera Utara: 93
3. Jawa Barat: 86
4. Kep. Riau: 78
5. Lampung: 72
6. Kalimantan Selatan: 71
7. Papua: 70
8. Banten: 63
9. Sulawesi Selatan: 61
10. Bengkulu: 60
(Baca: Bukan Jakarta, Ini 10 Daerah dengan Kualitas Udara Paling Bersih Sore Ini Menurut Kementerian LHK)