Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDRB ADHB Pengeluaran Perubahan Inventori Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada tahun 2024 sebesar Rp 20.610 juta. Data historis menunjukkan fluktuasi signifikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 82,93%, sementara penurunan terdalam terjadi pada tahun 2021 turun 58,92%. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi sedikit kenaikan sebesar Rp 660 juta atau 3,31%.
Jika dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun terakhir (2022-2024) yang sebesar Rp 15.840 juta, kondisi tahun 2024 lebih baik. Namun, jika dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir (2020-2024) yang sebesar Rp 20.540 juta, kondisinya relatif stabil. Perubahan inventori ini menunjukkan dinamika ekonomi di Kabupaten Paser, dengan pertumbuhan yang tidak konsisten dari tahun ke tahun.
(Baca: Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kalimantan Timur | 2024)
Pada tahun 2024, Kabupaten Paser menduduki peringkat ke-31 di Pulau Kalimantan. Peringkat ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 yang berada di peringkat ke-22. Secara nasional, Kabupaten Paser berada di peringkat ke-289. Nilai PDRB ini relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan dan Indonesia.
Anomali terlihat pada periode 2016-2017, di mana terjadi penurunan tajam dari Rp 363.650 juta menjadi Rp 228.920 juta atau penurunan turun 37,05%. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas atau kebijakan ekonomi yang mempengaruhi inventori. Meskipun demikian, setelah periode tersebut, data menunjukkan usaha pemulihan, meski belum mencapai level tertinggi sebelumnya.
Secara keseluruhan, PDRB ADHB Pengeluaran Perubahan Inventori Kabupaten Paser di tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan setelah mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya. Namun, posisi ranking di tingkat pulau dan nasional masih perlu ditingkatkan. Data ini memberikan gambaran tentang tantangan dan peluang dalam pengelolaan inventori di Kabupaten Paser untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Kabupaten Kepulauan Anambas
Kabupaten Kepulauan Anambas menempati peringkat 286 secara nasional dengan nilai PDRB tercatat sebesar Rp 21.950 juta. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan signifikan turun 85,3%. Walaupun mengalami penurunan tajam, Kabupaten Kepulauan Anambas perlu fokus pada evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan inventori tersebut untuk merancang strategi pemulihan yang efektif.
(Baca: Nilai PDRB per Kapita Harga Konstan di Nusa Tenggara Timur | 2024)
Kabupaten Flores Timur
Dengan nilai Rp 21.380 juta, Kabupaten Flores Timur menduduki peringkat 287 se-Indonesia. Pertumbuhan inventori di kabupaten ini menunjukkan peningkatan positif sebesar 5,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif ini menjadi modal penting untuk terus ditingkatkan, sehingga Kabupaten Flores Timur mampu memperbaiki posisinya dalam skala regional maupun nasional.
Kabupaten Seram Bagian Timur
Kabupaten Seram Bagian Timur mencatatkan nilai PDRB sebesar Rp 20.960 juta dan menempati peringkat 288 secara nasional. Pertumbuhan inventori tercatat positif yaitu sebesar 5,17%. Dengan mempertahankan tren positif ini, Kabupaten Seram Bagian Timur berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian regional dan nasional.
Kabupaten Mahakam Hulu
Kabupaten Mahakam Hulu menempati urutan 290 di tingkat nasional dengan nilai PDRB sebesar Rp 20.510 juta. Kabupaten ini mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 139,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan inventori di Kabupaten Mahakam Hulu.
Kabupaten Penajam Paser Utara
Dengan nilai PDRB sebesar Rp 19.930 juta, Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada peringkat 291 secara nasional. Kabupaten ini mengalami pertumbuhan sebesar 35,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan positif ini menunjukkan bahwa pengelolaan inventori di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami perbaikan yang signifikan.
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Enrekang mencatatkan nilai PDRB sebesar Rp 19.380 juta dan menempati peringkat 292 di tingkat nasional. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan turun 58,63%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan inventori di Kabupaten Enrekang.