Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDRB ADHK Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Kalimantan Tengah pada kuartal kedua 2025 sebesar 30.72 Rp miliar. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 2.33 Rp miliar dibandingkan kuartal pertama 2025, dengan pertumbuhan negatif turun 7.05%. Dibandingkan rata-rata tiga kuartal terakhir (kuartal kedua 2024 hingga kuartal pertama 2025) yang mencapai sekitar 31.74 Rp miliar, nilai kuartal kedua 2025 berada di bawah rata-rata tersebut. Begitu juga dibandingkan rata-rata lima kuartal terakhir (kuartal empat 2023 hingga kuartal pertama 2025) sebesar 31.66 Rp miliar, kondisi saat ini masih lebih rendah. Kenaikan tertinggi dalam data historis terjadi pada kuartal pertama 2011 dengan pertumbuhan 42.81%, sedangkan penurunan terendah terjadi pada kuartal kedua 2025 ini. Ranking Kalimantan Tengah di pulau Kalimantan tetap berada di posisi ke-4, sama seperti kuartal sebelumnya.
(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Sumatera Barat 2018 - 2024)
Pada kuartal kedua 2025, ranking seindonesia Kalimantan Tengah untuk indikator ini berada di posisi ke-21. Dibandingkan dengan provinsi lain yang ada dalam data perbandingan, Kalimantan Tengah berada di atas Provinsi Jambi (posisi 22), Nusa Tenggara Timur (23), dan Sulawesi Tengah (24), namun berada di bawah Sumatera Barat (18), Sulawesi Utara (19), dan Nusa Tenggara Barat (20). Nilai PDRB ADHK Kalimantan Tengah juga lebih tinggi dibandingkan Jambi (30.65 Rp miliar), NTT (19.08 Rp miliar), dan Sulawesi Tengah (17.84 Rp miliar), tetapi lebih rendah dibandingkan Sumatera Barat (49.75 Rp miliar), Sulawesi Utara (39.53 Rp miliar), dan NTB (34.18 Rp miliar).
Sumatera Barat
Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat ke-18 secara nasional dan ke-7 di pulau Sumatera untuk PDRB ADHK Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada kuartal kedua 2025, dengan nilai sebesar 49.75 Rp miliar. Nilai ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 2.73% dibandingkan kuartal sebelumnya, dengan selisih kenaikan sebesar 1.32 Rp miliar. Rata-rata tiga kuartal terakhir (kuartal empat 2024 hingga kuartal kedua 2025) untuk provinsi ini mencapai sekitar 49.48 Rp miliar, sehingga nilai kuartal kedua 2025 berada sedikit di atas rata-rata tersebut. Dibandingkan dengan Kalimantan Tengah, Sumatera Barat memiliki nilai yang lebih tinggi sebesar 19.03 Rp miliar dan menunjukkan pertumbuhan positif yang stabil, berbeda dengan penurunan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Peringkat ke-7 di pulau Sumatera menunjukkan bahwa posisi Sumatera Barat berada di tengah-tengah provinsi di pulau tersebut dalam sektor ini, dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan provinsi Sumatera lainnya yang tidak tercantum dalam data perbandingan namun lebih tinggi dari Jambi yang juga berada di pulau Sumatera.
Sulawesi Utara
Sulawesi Utara menempati peringkat ke-19 secara nasional dan ke-2 di pulau Sulawesi untuk indikator PDRB ADHK Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada kuartal kedua 2025, dengan nilai sebesar 39.53 Rp miliar. Provinsi ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 2.22% dibandingkan kuartal sebelumnya, dengan selisih kenaikan sebesar 0.86 Rp miliar. Rata-rata tiga kuartal terakhir (kuartal empat 2024 hingga kuartal kedua 2025) mencapai sekitar 39.25 Rp miliar, sehingga nilai saat ini berada sedikit di atas rata-rata. Di pulau Sulawesi, posisi Sulawesi Utara hanya kalah dari satu provinsi lain yang tidak tercantum dalam data perbandingan, membuatnya menjadi salah satu provinsi dengan performa terbaik di sektor ini di pulau tersebut. Dibandingkan dengan Kalimantan Tengah, nilai Sulawesi Utara lebih tinggi sebesar 8.81 Rp miliar dan menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten, berbeda dengan penurunan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Peringkat nasional ke-19 juga menunjukkan bahwa Sulawesi Utara berada di posisi menengah atas di seluruh Indonesia dalam sektor ini.
(Baca: Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Majene 2016-2025)
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat menempati peringkat ke-20 secara nasional dan ke-2 di wilayah Nusa Tenggara dan Bali untuk PDRB ADHK Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada kuartal kedua 2025, dengan nilai sebesar 34.18 Rp miliar. Provinsi ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 3.48% dibandingkan kuartal sebelumnya, dengan selisih kenaikan sebesar 1.15 Rp miliar. Rata-rata tiga kuartal terakhir (kuartal empat 2024 hingga kuartal kedua 2025) mencapai sekitar 32.97 Rp miliar, sehingga nilai saat ini berada di atas rata-rata tersebut. Di wilayah Nusa Tenggara dan Bali, posisi Nusa Tenggara Barat berada di urutan kedua, hanya di bawah provinsi lain yang tidak tercantum dalam data perbandingan. Dibandingkan dengan Kalimantan Tengah, nilai Nusa Tenggara Barat lebih tinggi sebesar 3.46 Rp miliar dan menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan, berbeda dengan penurunan di Kalimantan Tengah. Peringkat nasional ke-20 menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Barat berada di posisi menengah di seluruh Indonesia dalam sektor ini, dengan performa yang lebih baik dibandingkan sebagian besar provinsi di Nusa Tenggara.
Jambi
Provinsi Jambi menempati peringkat ke-22 secara nasional dan ke-8 di pulau Sumatera untuk indikator PDRB ADHK Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada kuartal kedua 2025, dengan nilai sebesar 30.65 Rp miliar. Provinsi ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 6.83% dibandingkan kuartal sebelumnya, dengan selisih kenaikan sebesar 1.96 Rp miliar. Rata-rata tiga kuartal terakhir (kuartal empat 2024 hingga kuartal kedua 2025) mencapai sekitar 30.09 Rp miliar, sehingga nilai saat ini berada di atas rata-rata tersebut. Di pulau Sumatera, posisi Jambi berada di urutan ke-8, yang menunjukkan bahwa performanya dalam sektor ini berada di bawah sebagian besar provinsi di pulau tersebut, termasuk Sumatera Barat. Dibandingkan dengan Kalimantan Tengah, nilai Jambi sedikit lebih rendah sebesar 0.07 Rp miliar, tetapi mengalami pertumbuhan positif yang lebih tinggi dibandingkan penurunan di Kalimantan Tengah. Peringkat nasional ke-22 menunjukkan bahwa Jambi berada di posisi menengah bawah di seluruh Indonesia dalam sektor ini, tetapi masih memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan pada kuartal ini.
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Timur menempati peringkat ke-23 secara nasional dan ke-3 di wilayah Nusa Tenggara dan Bali untuk PDRB ADHK Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada kuartal kedua 2025, dengan nilai sebesar 19.08 Rp miliar. Provinsi ini mengalami penurunan turun 7.83% dibandingkan kuartal sebelumnya, dengan selisih penurunan sebesar 1.62 Rp miliar. Rata-rata tiga kuartal terakhir (kuartal empat 2024 hingga kuartal kedua 2025) mencapai sekitar 20.15 Rp miliar, sehingga nilai saat ini berada di bawah rata-rata tersebut. Di wilayah Nusa Tenggara dan Bali, posisi Nusa Tenggara Timur berada di urutan ke-3, di bawah Nusa Tenggara Barat dan provinsi lain yang tidak tercantum dalam data perbandingan. Dibandingkan dengan Kalimantan Tengah, nilai Nusa Tenggara Timur jauh lebih rendah sebesar 11.64 Rp miliar dan mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan Kalimantan Tengah. Peringkat nasional ke-23 menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Timur berada di posisi bawah di seluruh Indonesia dalam sektor ini, dengan performa yang masih perlu ditingkatkan pada kuartal berikutnya.
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-24 secara nasional dan ke-3 di pulau Sulawesi untuk indikator PDRB ADHK Sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada kuartal kedua 2025, dengan nilai sebesar 17.84 Rp miliar. Provinsi ini mengalami penurunan turun 0.06% dibandingkan kuartal sebelumnya, dengan selisih penurunan sedikit sebesar 0.01 Rp miliar. Rata-rata tiga kuartal terakhir (kuartal empat 2024 hingga kuartal kedua 2025) mencapai sekitar 17.54 Rp miliar, sehingga nilai saat ini berada sedikit di atas rata-rata tersebut. Di pulau Sulawesi, posisi Sulawesi Tengah berada di urutan ke-3, di bawah Sulawesi Utara dan provinsi lain yang tidak tercantum dalam data perbandingan. Dibandingkan dengan Kalimantan Tengah, nilai Sulawesi Tengah jauh lebih rendah sebesar 12.88 Rp miliar, meskipun penurunannya hanya sedikit dibandingkan penurunan yang lebih besar di Kalimantan Tengah. Peringkat nasional ke-24 menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah berada di posisi terendah di antara provinsi yang tercantum dalam data perbandingan, dengan performa yang masih rendah dalam sektor ini dibandingkan sebagian besar provinsi di Indonesia.