Jakarta, Provinsi dengan Aset Dana Pensiun Terbesar Juli 2025

Keuangan

Premium

Nabilah Muhamad 09/10/2025 17:22 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut data OJK, nilai aset dana pensiun di Indonesia mencapai Rp392,56 triliun pada Juli 2025. Mayoritas aset ini berada di Jakarta.

Nilai Aset Dana Pensiun di 27 Provinsi Indonesia (Juli 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Jakarta, Provinsi dengan Aset Dana Pensiun Terbesar Juli 2025”.

Rp7.500

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Nilai Aset Dana Pensiun di 27 Provinsi Indonesia (Juli 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai aset dana pensiun di Indonesia mencapai Rp392,56 triliun pada Juli 2025. Nilai ini dihimpun dari 4,02 juta peserta.

Pada Juli 2025, Jakarta menjadi provinsi dengan nilai aset dana pensiun terbesar, yakni Rp326,94 triliun, setara 83% dari total nasional.

Berikut daftar 10 provinsi dengan nilai aset dana pensiun terbesar di Indonesia pada Juli 2025

DKI Jakarta: Rp326,94 triliun
Jawa Barat: Rp25,5 triliun
Jawa Tengah: Rp7,07 triliun
Banten: Rp6,12 triliun
Sumatera Selatan: Rp5,51 triliun
Jawa Timur: Rp4,52 triliun
Sumatera Barat: Rp2,67 triliun
Kalimantan Timur: Rp2,27 triliun
Sulawesi Selatan: Rp1,69 triliun
DI Yogyakarta: Rp1,68 triliun

OJK juga mencatat, pada Juli 2025 ada 185 lembaga penyelenggara dana pensiun di Indonesia.

Jumlah itu terdiri atas 123 lembaga dana pensiun pemberi kerja (DPPK) untuk program pensiun manfaat pasti (PPMP), 38 DPPK untuk program pensiun iuran pasti (PPIP), dan 24 dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).

(Baca: Pertumbuhan Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS 2014-2023)

Editor : Adi Ahdiat