Pertumbuhan Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS 2014-2023

Demografi

Premium

Adi Ahdiat 10/02/2025 14:01 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, selama periode 2014-2023 nilai belanja pensiun dan uang tunggu untuk pegawai pemerintah telah tummbuh 67%.

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS/TNI/Polri/Pegawai Pemerintah (2014-2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Pertumbuhan Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS 2014-2023”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS/TNI/Polri/Pegawai Pemerintah (2014-2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Setiap tahun pemerintah Indonesia mengeluarkan anggaran puluhan hingga ratusan triliun rupiah untuk membayar pensiun dan uang tunggu aparatur negara.

Aparatur negara tersebut mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pejabat atau pegawai pemerintah lainnya.

(Baca: Lansia RI yang Ditopang Jaminan Pensiun Berkurang sampai 2024)

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang sudah diaudit (LKPP Audited), nilai belanja pensiun dan uang tunggu pegawai pemerintah pada 2014 mencapai Rp83,88 triliun.

Kemudian nilainya terus membesar hingga menjadi Rp140,28 triliun pada 2023, seperti terlihat pada grafik.

Secara kumulatif, sepanjang 2014—2023 nilai belanja pensiun dan uang tunggu pegawai pemerintah sudah tumbuh 67%.

Selama periode tersebut belanja pensiun dan uang tunggu juga konsisten menjadi pos belanja pegawai terbesar, dengan proporsi sekitar 30—34% dari total belanja pegawai pemerintah per tahun.

Sebagai catatan, belanja pensiun di sini adalah penghasilan yang diberikan untuk pensiunan pegawai pemerintah sebagai jaminan hari tua, baik untuk pegawai atau keluarganya selama periode tertentu.

Kemudian uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan untuk pegawai pemerintah yang diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena:

Perubahan susunan kantor, penghapusan kantor, atau perubahan jumlah pegawai, sehingga tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan;
Tidak cakap, akan tetapi masih pula memenuhi syarat-syarat untuk sesuatu jabatan yang lain; atau
Sakit.

Menurut keterangan di situs resmi PT Taspen (Persero), salah satu badan pengelola dana pensiun PNS, selama periode April 1994-Desember 2008 pembayaran pensiun pegawai pemerintah bersumber dari gabungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana pensiun hasil pengembangan iuran pegawai.

Namun, sejak Januari 2009 sebanyak 100% pembayarannya berasal dari APBN.

(Baca: Pertumbuhan Dana Iuran Pensiun PNS di Taspen dan Asabri 2018-2023)

Editor : Adi Ahdiat