Menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, sejak 2014 sampai 26 Desember 2022 pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total nilai akad Rp1.312,59 triliun.
Selama periode tersebut, bank penyalur KUR terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nilai akad Rp899,07 triliun.
Penyalur KUR terbesar berikutnya adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan rincian nilai akad seperti terlihat pada grafik.
(Baca: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tembus Rp356 Triliun di Penghujung 2022)
Selain yang disebutkan di atas, berbagai bank dan lembaga lainnya sudah menyalurkan KUR dengan nilai akad gabungan sekitar Rp114,27 triliun.
Menurut keterangan di situs resmi Kemenko Perekonomian, saat ini ada 40 penyalur KUR aktif yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
Berikut rincian nama bank/lembaga penyalur KUR aktif berdasarkan data di situs resmi Kemenko Perekonomian per 26 Desember 2022:
- BRI
- Bank mandiri
- BNI
- BSI (hasil merger BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah)
- BTN
- BCA
- Bank Bukopin
- Bank Maybank Indonesia
- Bank Sinarmas
- Bank Permata
- BTPN
- OCBC NISP
- Bank Artha Graha Internasional
- BRI Agroniaga
- BJB
- Bank Natinoalnobu
- Bank Mandiri Taspen
- BPD Bali
- BPD Kalbar
- BPD DIY
- BPD Sulselbar
- BPD Sumut
- BPD Sumbar (Bank Nagari)
- BPD Sumsel Babel
- BPD Kalsel
- BPD Riau Kepri
- BPD Lampung
- BPD Papua
- BPD Bengkulu
- BPD Kaltimtara
- BPD Jambi
- BPD Jateng
- BPD Sultra
- BPD Kalteng
- BPD SulutGo
- BPD Jatim
- Internusa Tribuana Citra Multi Finance
- Koperasi Obor Mas
- Kospin Jasa
- KSP Guna Prima Dana
"Dari sisi penjaminan, program KUR juga didukung dengan 10 lembaga penjamin kredit. Kehadiran penjaminan pada program KUR semakin mendukung prinsip kehati-hatian selama masa penyaluran kredit/pembiayaan kepada masyarakat," kata Kemenko Perekonomian di situs resminya.
"Selain itu, dalam rangka menjaga praktik Good Corporate Governance dalam penyaluran KUR, Pemerintah senantiasa bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mengawasi pelaksanaan KUR," lanjutnya.
(Baca: Ini Layanan Kredit Terpopuler di Konsumen Rumah Tangga Indonesia)