Ketenagakerjaan

Lite

UMP Sumatera Utara Naik Rp236 Ribu pada 2026

Nabilah Muhamad 23/12/2025 13:18 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Pemprov Sumatera Utara resmi menaikkan UMP di wilayahnya menjadi Rp3.228.971 pada 2026. Besaran ini bertambah Rp236.412 atau naik 7,9% dari UMP 2025.

Upah Minimum Provinsi/UMP Sumatera Utara (2025-2026)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

UMP Sumatera Utara Naik Rp236 Ribu pada 2026

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Upah Minimum Provinsi/UMP Sumatera Utara (2025-2026)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menetapkan upah minimum provinsi (UMP) di wilayahnya sebesar Rp3.228.971 pada 2026.

Angka tersebut bertambah Rp236.412 atau naik 7,9% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2.992.559.

"Kenaikan 7,9% ini sudah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan,” kata Bobby, dilansir dari laman Dinas Komunikasi dan Informasi Sumut, Jumat (19/12/2025).

Atas penetapan tersebut, Bobby meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota Sumut untuk menyesuaikan besaran kenaikan upah yang telah ditentukan.

"Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan buruh di Sumatera Utara," katanya.

Di samping itu, Bobby juga menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap agar melakukan pengawasan ketenagakerjaan di wilayahnya.

Hal tersebut dilakukan karena saat ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Sumut hanya berjumlah 35 orang, sedangkan jumlah industri yang harus diawasi ada ribuan.

"Agar bisa bekerja untuk memastikan kebijakan Pemprov seperti UMP berjalan baik di lapangan," kata Bobby.

(Baca: Karyawan Indonesia dengan Gaji di Bawah UMP Meningkat Awal 2025)

Editor : Erlina Fury Santika