DPR Lebih Banyak Menyerap Aspirasi dari Pengusaha pada 2019-2024

Ketenagakerjaan

Lite

Erlina Fury Santika 02/10/2024 18:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Data IPC menunjukkan, DPR lebih banyak menyerap aspirasi dari pengusaha ketimbang akademisi dan masyarakat sipil.

Jumlah Aspirasi yang Diserap dan Tidak Diserap DPR RI Berdasarkan Pihak yang Mengajukan (2019-2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

DPR Lebih Banyak Menyerap Aspirasi dari Pengusaha pada 2019-2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Aspirasi yang Diserap dan Tidak Diserap DPR RI Berdasarkan Pihak yang Mengajukan (2019-2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Indonesian Parliamentary Center (IPC) mendata partisipasi publik dalam mengawasi kerja DPR periode 2019-2024. Salah satunya melalui penyerapan aspirasi dari lapisan masyarakat kepada DPR RI.

Jumlah aspirasi dari masyarakat tercatat sebanyak 556 aspirasi. Sementara dari akademisi sebanyak 209 aspirasi dan pengusaha sebanyak 309 aspirasi.

Namun, aspirasi yang terserap justru lebih banyak dari pengusaha.

IPC merincikan, aspirasi yang terserap dari masyarakat sebanyak 256 aspirasi dan akademisi hanya 99 aspirasi. Sementara aspirasi yang terserap dari pengusaha mencapai 300 aspirasi.

Adapun aspirasi yang tidak terserap dari masyarakat mencapai 300 aspirasi dan akademisi sebanyak 110 aspirasi. Aspirasi yang tidak diterima dari pengusaha sebanyak 109 aspirasi.

IPC menyebut, hal ini membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan DPR juga masih terbatas. Padahal, kata IPC, jumlah aspirasi yang masuk lebih banyak masyarakat dibandingkan dengan pengusaha.

"DPR belum optimal dalam memanfaatkan masukan dari masyarakat terkait isu-isu strategis yang diawasi, dilihat dari data tersebut, aspirasi pengusaha paling banyak diserap dibandingkan dengan masyarakat maupun unsur akademisi," tulis IPC dalam laporan yang diluncurkan pada Senin (30/9/2024).

Editor : Erlina Fury Santika