Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya menurut provinsi tumbuh 14,5% pada 2023. Ini menjadi rekor baru, yakni pertumbuhan tertinggi sepanjang periode 2013-2023. Dengan catatan pertumbuhan ini, terlihat bahwa posisi PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya terus menguat dalam enam tahun terakhir
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: Produk Utama yang Diekspor Indonesia ke Istana pada 2023)
Rata-rata PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya di Indonesia saat ini sebesar Rp8.635,44 miliar data per 2023. Hanya sebagian kecil saja provinsi, kondisi saat ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
(Baca: PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan Periode 2013-2023)
Urutan pertama adalah Jawa Timur, wilayah ini mencatatkan hingga Rp84.904 miliar. Provinsi ini mencatatkan peningkatan Rp4.442 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. DKI jakarta berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya di provinsi ini tumbuh 5,67%. Periode yang sama tahun sebelumnya PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya di provinsi ini tercatat Rp41.519 miliar.
Selanjutnya, PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya di Jawa Tengah naik 3,79% menjadi Rp30.316 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Jawa Barat dengan PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya Rp29.074 miliar (naik 3,52%) dan PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya di Riau naik 2,78% menjadi Rp15.951 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi yang mencatatkan PDRB ADHK sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya dengan jumlah tertinggi:
- Jawa Timur Rp84.904 miliar
- DKI Jakarta Rp43.872 miliar
- Jawa Tengah Rp30.316 miliar
- Jawa Barat Rp29.074 miliar
- Riau Rp15.951 miliar
- Sulawesi Selatan Rp10.803 miliar
- Lampung Rp7.579 miliar
- Sumatera Utara Rp7.500 miliar
- Sumatera Selatan Rp7.000 miliar
- Kalimantan Barat Rp6.600 miliar