Pendidikan

Lite

Jumlah SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta di Indonesia Tahun 2024

Adi Ahdiat 28/05/2025 10:30 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Berikut rincian jumlah sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK negeri dan swasta di Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta di Indonesia (2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Jumlah SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta di Indonesia Tahun 2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta di Indonesia (2024)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada 2024 ada sekitar 149,2 ribu unit sekolah dasar (SD) di Indonesia.

Sekitar 129,4 ribu di antaranya merupakan SD negeri dan 19,8 ribu SD swasta.

Kemudian jumlah sekolah menengah pertama (SMP) mencapai 43,1 ribu unit, terdiri atas 24,1 ribu SMP negeri dan 19 ribu SMP swasta.

Berikutnya ada sekolah menengah atas (SMA) sekitar 14,7 ribu unit, terdiri atas 7,1 ribu SMA negeri dan 7,6 ribu SMA swasta.

Diikuti sekolah menengah kejuruan (SMK) sekitar 14,3 ribu unit, terdiri atas 3,8 ribu SMK negeri dan 10,5 ribu SMK swasta.

(Baca: Jumlah Anak Putus Sekolah di Indonesia Periode 2016-2024)

Adapun pada Mei 2025 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menyatakan pemerintah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya—baik untuk satuan pendidikan dasar negeri maupun swasta.

"Meskipun begitu, dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menegaskan sekolah/madrasah swasta tidak dilarang sepenuhnya membiayai sendiri penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau sumber lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," kata MK dalam siaran pers, Selasa (27/5/2025).

"Dalam hal ini, untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang hanya memiliki pilihan untuk bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri," lanjutnya.

(Baca: Jumlah Anak Putus Sekolah SD di 38 Provinsi Indonesia Tahun 2024)

Editor : Adi Ahdiat