Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp591,7 triliun per April 2024.
Nilai itu tumbuh 13,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) sebesar Rp522,7 triliun pada April 2023. Implementasi April 2024 juga sudah memenuhi 24% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
>
Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan bahwa growth belanja ini cukup tinggi bila dibanding dua periode sebelumnya. Belanja pusat pun pernah ambles karena pandemi Covid-19 pada 2020 dan baru bangkit pada 2021.
"Sekarang penyebabnya belanja untuk pelaksanaan pemilu pada bulan Februari dan K/L [belanja kementerian/lembaga]," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kanal YouTube Kementerian Keuangan, Senin (27/5/2024).
Catatan Sri Mulyani juga menunjukkan, pertumbuhan realisasi BPP utamanya dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan akan ternormalisasi pada kuartal II 2024.
Adapun komponen BPP terdiri atas belanja (K/L) yang sebesar Rp304,2 triliun atau tumbuh 18% (yoy) dari April 2023 yang sebesar Rp257,7 triliun. Nilai ini mencapai 27,9% dari pagu APBN.
Sri Mulyani mengatakan, belanja K/L dipengaruhi oleh pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan Pemilu 2024.
Komponen lainnya, yakni belanja non-K/L sebesar Rp287,6 triliun pada April 2024. Nilainya tumbuh 8,5% (yoy) dari April 2023 yang sebesar Rp265 triliun. Implementasi belanja non-K/L April 2024 baru memenuhi 20,9% dari pagu APBN.
Sri Mulyani menjelaskan, belanja pos non-K/L dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
(Baca juga: Pendapatan Negara Turun 7,6% per April 2024, APBN Tetap Surplus Rp75,7 T)