Setiap tahun pemerintah Indonesia mengucurkan anggaran puluhan sampai ratusan triliun rupiah untuk bantuan sosial (bansos).
Nilai belanja bansos ini tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dirilis Kementerian Keuangan.
Jika dirunut sedekade terakhir, realisasi belanja bansos tercatat fluktuatif. Adapun nilainya meningkat pesat sejak 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda.
Sebelumnya, selama periode 2012-2018, realisasi belanja bansos berkisar antara Rp49 triliun sampai Rp97 triliun per tahun.
Kemudian pada 2019, untuk pertama kalinya belanja bansos melampaui Rp100 triliun.
Lantas pada 2020, seiring dengan munculnya pandemi, belanja bansos melonjak hingga menembus Rp200 triliun.
Di tengah lonjakan bansos tersebut, persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2020 tercatat meningkat.
Namun, selama periode September 2021-September 2022, persentase penduduk miskin nasional berangsur-angsur turun.
Penurunan angka kemiskinan itu terjadi seiring dengan meredanya pandemi, serta kucuran belanja bansos 2021-2022 yang masih tergolong tinggi—di atas Rp160 triliun per tahun—seperti terlihat pada grafik.
Data realisasi belanja bansos yang tercatat di sini merupakan akumulasi dari bansos untuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), bansos bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
Dalam laporan Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022, BPS menyatakan kemiskinan nasional turut dipengaruhi pergerakan harga bahan bakar minyak (BBM), harga komoditas pokok, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, tingkat pengangguran, sampai perkembangan upah buruh.
(Baca: Penduduk Miskin Indonesia Berkurang pada Maret 2023, Terendah sejak Pandemi)