Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2023 mencapai Rp1.572,2 triliun. Realisasi belanja tersebut tercatat menurun untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir.
“Dengan total belanja tersebut, BPP (Oktober 2023) dibandingkan tahun lalu turun 5,9%,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2023 di akun YouTube Kemenkeu, Jumat (24/11/2023).
Secara tren empat tahun terakhir, realisasi BPP mencapai angka tertinggi pada Oktober 2022 yang mencapai Rp1.671,4 triliun. Sementara, realisasi BPP terendah yaitu pada Oktober 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp1.120,8 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, penurunan realisasi BPP per Oktober 2023 perlu untuk dicermati kembali, mengingat realisasi APBN hanya tinggal dua bulan lagi.
“Inilah penting pada November-Desember ini, belanja K/L dan non-K/L akan semakin disisir, untuk melihat apakah mereka bisa merealisasikan seluruh alokasi yang sudah di pagukan di APBN,” kata dia.
Sri Mulyani mengatakan, realisasi BPP hingga Oktober 2023 baru mencapai 70% dari total pagu anggaran tahun ini yang sebesar Rp2.246,5 triliun.
Belanja ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp768,7 triliun atau 76,8% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.000,8 triliun. Realisasi ini naik 1,9% secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Ini terutama, belanja (K/L) yang cukup terlihat adalah dari mulai pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja bansos,” kata Sri Mulyani.
Sementara, realisasi belanja non-K/L hingga Oktober 2023 mencapai Rp803,6 triliun atau turun 12,4% secara tahunan (yoy). Belanja pos ini disalurkan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk.
(Baca: Realisasi Belanja Negara Turun 4,7% pada Oktober 2023)