Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai Rp6,4 triliun pada Agustus 2023.
"Total pagu anggaran untuk pembangunan IKN tahun ini adalah sebesar Rp29,4 triliun. Jadi dalam hal ini, realisasi Rp6,4 triliun adalah setara 21,8%," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/9/2023).
Sri Mulyani menjelaskan, secara garis besar belanja IKN digunakan untuk dua fungsi utama, yaitu belanja klaster infrastruktur dan klaster non-infrastruktur.
Adapun untuk belanja klaster infrastruktur, realisasinya baru Rp4,7 triliun atau sudah mencapai 17,7% dari pagu yang disiapkan sebesar Rp26,5 triliun.
Belanja dalam pos ini digelontorkan untuk pembangunan negara dan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), kawasan permukiman untuk ASN, pembangunan jalan tol IKN, serta duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi serta penanganan banjir Sepaku dan pengendan banjir DAS sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.
Sementara realisasi anggaran untuk pembangunan klaster non-infrastruktur, sudah terlaksana Rp1,6 triliun atau setara Rp53,3% dari pagu Rp3 triliun.
Realisasi belanja non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan; perencanaan pemindahan ke IKN; rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga; kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi; dukungan pengamanan Polri; serta operasional Otorita IKN (OKIN).
Sebagai catatan, total alokasi anggaran IKN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hingga 2024 adalah Rp75,5 triliun.
Secara rinci, nilai realisasi pada 2022 adalah sebesar Rp5,5 triliun, alokasi APBN 2023 mencapai Rp29,4 triliun, dan alokasi Rancangan APBN (RAPBN) 2024 adalah Rp40,6 triliun.
"Ini untuk mempersiapkan IKN, sehingga bisa melakukan kepindahan pada bulan Agustus," pungkas Sri Mulyani.
(Baca juga: Otorita IKN Terima 284 Surat Minat Investasi, Terbanyak dari Dalam Negeri)