Ini Tren Realisasi Reklamasi Lahan Bekas Tambang 6 Tahun Terakhir

Energi

Lite

Erlina F. Santika 21/01/2024 06:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Realisasi Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang (2018-2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ini Tren Realisasi Reklamasi Lahan Bekas Tambang 6 Tahun Terakhir

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Realisasi Luas Reklamasi Lahan Bekas Tambang (2018-2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, realisasi reklamasi lahan bekas tambang pada 2023 mencapai 7.920,77 hektare (ha). Angka itu melebihi target yang ditetapkan sebesar 7.075 ha.

Kendati begitu, realisasi 2023 masih jauh di bawah capaian 2022 yang sebesar 11.084 ha dari target 7.050 ha. Ini menjadi capaian tertinggi selama enam tahun terakhir.

Mundur lagi pada 2021, realisasi reklamasi lahan bekas tambang sebesar 9.344 ha dari target 7.025 ha. Sementara pada 2020 realisasinya sebesar 9.694 ha dari target sebesar 7.000 ha.

Kementerian ESDM juga mendata realisasi pada 2019 sebesar 8.296 ha dan 2018 sebesar 6.950 ha. Namun sayangnya tak ada rincian target pada dua tahun tersebut.

Pemerintah, melalui Ditjen Minerba Kementerian ESDM, mengaku terus mengawasi pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang. Pemerintah menyebut hal itu sudah diatur secara tegas melalui UU Minerba.

"UU Minerba baru memberikan sanksi tegas, termasuk sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan reklamasi," tulis Kementerian ESDM melalui laporan tertulisnya.

Editor : Erlina F. Santika