Survei: Tak Semua Warga Indonesia Setuju Kebijakan WFH

Seiring tertekannya pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah, berbagai negara termasuk Indonesia mulai menerapkan kebijakan untuk menghemat konsumsi bahan bakar.

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sehari dalam seminggu.

(Baca: Kebijakan Berbagai Negara untuk Hadapi Krisis Energi Awal April 2026)

Namun, tak semua warga setuju. Menurut survei Populix, hanya ada 43% responden yang menyetujui kebijakan WFH untuk merespons tantangan energi, dengan rincian 16% sangat setuju dan 27% setuju.

Sedangkan 50% responden menjawab netral, 5% tidak setuju, dan 5% sangat tidak setuju.

"Di satu sisi, WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi energi, memberikan dampak positif bagi lingkungan, dan mengurangi mobilitas harian," kata Populix dalam unggahan di akun Instagramnya (8/4/2026).

"Namun di sisi lain, kekhawatiran terhadap produktivitas, kenyamanan, serta keberlanjutan operasional masih memengaruhi bagaimana kebijakan ini dipersepsikan dan diadopsi," kata mereka.

Survei Populix ini melibatkan 2.010 responden di Indonesia. Pengambilan data dilakukan secara online pada 30 Maret-1 April 2026.

(Baca: Tak Hanya Hemat Bensin, Ini Keuntungan WFH Menurut Pekerja Global)