PDRB ADHK Sektor Transportasi dan Pergudangan Periode 2013-2025

Data per Juni 2025, pertumbuhan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan di Nusa Tenggara Barat tercatat 11,19%. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp1.525,63 miliar. Sebelumnya, Nusa Tenggara Barat pernah mencatatkan rekor pertumbuhan pada September 2020 sebesar 40,92%. Adapun dalam enam tahun terakhir, PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan tercatat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,76%

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Deli Serdang Menurut Sektor pada 2024)

Rata-rata PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan di Indonesia saat ini sebesar Rp4.028,94 miliar data per Juni 2025. Hanya sebagian kecil saja provinsi, kondisi saat ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya.

Jawa Barat mencatatkan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan tertinggi dengan Rp26,42 triliun. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan data kuartalan di wilayah ini naik 6,08% dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya.

(Baca: Produksi Tebu Periode 2013-2024)

Berikutnya adalah DKI Jakarta yang mencatatkan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan Rp24,48 triliun lebih tinggi periode yang sama kuartal sebelumnya. Sedangkan untuk data kuartalan, PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan di provinsi ini naik 3,9% dibandingkan dengan sebelumnya.

Kemudian, PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan di Jawa Timur naik 9,32% menjadi Rp17,87 triliun dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan Rp13,1 triliun (naik 7,29%) dan Banten dengan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan Rp8.512,23 miliar (naik 2,47%)

Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor transportasi dan pergudangan tertinggi pada Juni 2025:

• Jawa Barat Rp26,42 triliun
• DKI Jakarta Rp24,48 triliun
• Jawa Timur Rp17,87 triliun
• Jawa Tengah Rp13,1 triliun
• Banten Rp8.512,23 miliar
• Sumatera Utara Rp8.146,59 miliar
• Sumatera Barat Rp5.576,35 miliar
• Lampung Rp5.339,96 miliar
• Kalimantan Timur Rp4.893,77 miliar
• Sulawesi Selatan Rp3.668,03 miliar