PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Periode 2013-2024

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib di DI Yogyakarta pada September 2024 tercatat -2,95% menjadi Rp1.973,24 miliar. Sejak Maret 2010, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib menurut provinsi (data triwulanan) di DI Yogyakarta menunjukkan tren kenaikan dari sisi jumlah. Kondisi yang berbeda terlihat usai covid dalam 19 tahun terakhir, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib menurut provinsi (data triwulanan) dalam tren naik.

Sebelumnya menurut rekam jejak 30 tahun terakhir, rekor pertumbuhan tertinggi di DI Yogyakarta pernah terjadi pada Juni 2012 dengan pertumbuhan sebesar 17,8%. Sedangkan rata-rata enam tahun terakhir PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh dengan angka 1,59%.

(Baca: Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sarolangun 2015-2024)

Daftar 10 Terbesar:

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib seluruh Indonesia pada September 2024 mencapai Rp98,24 triliun.

PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib tersebut turun 9,4% dibandingkan kuartal sebelumnya.

(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Melawi Menurut Sektor pada 2023)

DKI Jakarta mencatatkan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib tertinggi dengan Rp16,39 triliun. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan data kuartalan di wilayah ini turun 3,83% dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya. Jawa timur berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini tumbuh 9,85%. Periode yang sama kuartal sebelumnya PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini tercatat Rp9.899,91 miliar.

Selanjutnya, Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp6.574,68 miliar (naik 10,23%), PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib di Jawa Barat naik 6,03% menjadi Rp6.526,13 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya dan Sumatera Utara dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp4.562,95 miliar (naik 4,69%)

Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib tertinggi pada September 2024:

• DKI Jakarta Rp16,39 triliun
• Jawa Timur Rp9.287,14 miliar
• Jawa Tengah Rp6.574,68 miliar
• Jawa Barat Rp6.526,13 miliar
• Sumatera Utara Rp4.562,95 miliar
• Sulawesi Selatan Rp3.787,43 miliar
• Papua Rp3.676,45 miliar
• Aceh Rp3.326,29 miliar
• Sumatera Selatan Rp2.989,67 miliar
• Kalimantan Timur Rp2.652,91 miliar