Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kep. Bangka Belitung pada Juni 2025 tercatat Rp240.27 miliar. Angka ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp238.92 miliar. Sejak Maret 2010, PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menurut provinsi (data triwulanan) di Kep. Bangka Belitung menunjukkan tren kenaikan dari sisi jumlah
Sebelumnya menurut rekam jejak 31 tahun terakhir, rekor pertumbuhan tertinggi di Kep. Bangka Belitung pernah terjadi pada Desember 2020 dengan pertumbuhan sebesar 14,24% dan untuk rata-rata dalam enam tahun terakhir yakni sebesar 0,13%.
(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Sulawesi Selatan 2018 - 2024)
Urutan pertama adalah DKI Jakarta, wilayah ini mencatatkan hingga Rp12,76 triliun. Provinsi ini mencatatkan peningkatan Rp367.77 miliar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Menyusul di urutan berikutnya adalah Jawa Barat. Jumlah PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di provinsi ini dilaporkan Rp4.117,58 miliar. Adapun untuk periode sebelumnya tercatat sebanyak Rp3.719,22 miliar.
Berikutnya, PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Jawa Timur naik 4,6% menjadi Rp3.781,22 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Jawa Tengah naik 5,03% menjadi Rp2.886,96 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya dan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Sulawesi Selatan naik 4,89% menjadi Rp2.758,16 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya
(Baca: Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kota Jakarta Pusat 2016-2025)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial jumlah tertinggi:
- DKI Jakarta Rp12,76 triliun
- Jawa Barat Rp4.117,58 miliar
- Jawa Timur Rp3.781,22 miliar
- Jawa Tengah Rp2.886,96 miliar
- Sulawesi Selatan Rp2.758,16 miliar
- Banten Rp2.023,89 miliar
- Sumatera Utara Rp1.562,59 miliar
- Sulawesi Utara Rp1.416,69 miliar
- Aceh Rp1.322,75 miliar
- Kalimantan Timur Rp1.230,85 miliar