Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan, realisasi belanja negara pada 2023 mencapai Rp3.121,9 triliun. Realisisi tersebut hanya tumbuh tipis 0,8% dari periode 2022 yang sebesar Rp3.096,3 triliun.
Namun, angka tersebut masih berstatus realisasi sementara, karena belum melewati proses audit.
Menurut Sri Mulyani, realisasi belanja negara pada 2023 mencapai 102% dari APBN 2023 atau 100,2% dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023.
Sri Mulyani merinci, target pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun, sedangkan target dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023 dinaikkan menjadi Rp3.117,2 triliun.
“Jadi, (realisasi belanja 2023) lebih tinggi dari target APBN dan Perpres,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Selasa (2/1/2024).
Secara rinci, realisasi belanja pada 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) dengan realisasi Rp2.240,6 triliun serta transfer ke daerah Rp881,3 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat setara dengan 97,3% target APBN 2023, turun 1,7% dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian atau lembaga (K/L) Rp1.153,5 triliun (115,2% dari APBN 2023 dan Perpres 75/2023). Angka itu meningkat 6,3% dibandingkan tahun 2022. Menurut Sri Mulyani, peningkatan pagu belanja K/L antara lain untuk penebalan bansos, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN dan persiapan pelaksanaan Pemilu.
Kemudian, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.087,2 triliun (87,3% dari APBN atau 83,5% dari Perpres 75/2023), menurun 9% dibandingkan realisasi tahun 2022. Belanja non–K/L tersebut antara lain untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp475,7 triliun (111,6% dari APBN 2023 atau 106,9% dari Perpres 75/2023).
Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) 2023 mencapai Rp881,3 triliun (108,2% dari Pagu APBN 2023 dan Perpres 75/2023), naik sebesar 8% dibandingkan pada tahun 2022. Sri Mulyani mengatakan, peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah, peningkatan alokasi DBH dan pembayaran kurang bayar DBH s.d. tahun 2022 dan peningkataan penyaluran DAK.
Sementara dari sisi pendapatan negara, nilainya mencapai Rp2.774,3 triliun pada 2023, tumbuh 5,3% dibanding 2022.
Dengan tingginya belanja negara ketimbang pendapatan negara, membuat Anggaran Pendapatan Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp347,6 triliun pada 2023. Defisit tersebut setara 1,65% terhadap produk domestik bruto (PDB).
(Baca: Pendapatan Negara Tembus Rp2.700 Triliun pada 2023, Mayoritas dari Pajak)