99% Industri Mikro dan Kecil Indonesia Tidak Berbadan Hukum

Ekonomi & Makro

Lite

Adi Ahdiat 27/10/2023 15:20 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Industri Mikro dan Kecil Indonesia Berdasarkan Status Badan Hukum/Usaha (2018-2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

99% Industri Mikro dan Kecil Indonesia Tidak Berbadan Hukum

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Industri Mikro dan Kecil Indonesia Berdasarkan Status Badan Hukum/Usaha (2018-2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022 ada sekitar 4,3 juta unit usaha industri mikro dan kecil (IMK) di Indonesia.

IMK yang dimaksud dalam data ini adalah industri pengolahan/manufaktur yang memiliki pekerja kurang dari 20 orang per unit usaha.

(Baca: 10 Bidang Usaha yang Banyak Digeluti Industri Mikro dan Kecil Indonesia)

Pada 2022, sebanyak 99,52% industri mikro dan kecil (IMK) Indonesia tidak memiliki status badan usaha maupun badan hukum.

"IMK hingga saat ini masih dikategorikan sebagai usaha informal dengan produktivitas dan penggunaan teknologi rendah," kata BPS dalam laporannya.

Kendati begitu, pada 2022 ada juga sebagian kecil IMK yang sudah berstatus persekutuan komanditer atau commanditaire vennootschap (CV), dengan proporsi 0,39%.

Kemudian IMK yang berstatus perseroan terbatas (PT) ada 0,06%, koperasi 0,03%, dan yayasan 0,01% dengan rincian jumlah seperti terlihat pada grafik.

CV adalah badan usaha yang memiliki pembedaan posisi antara pemilik aktif (pengurus/pengelola) dan pemilik pasif (pemodal).

Namun, CV merupakan "badan usaha yang tidak berbadan hukum", di mana tidak ada pemisahan formal antara aset kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para pemiliknya.

Badan usaha yang sudah menerapkan pemisahan aset itu disebut "badan usaha yang berbadan hukum", statusnya bisa berupa PT, yayasan, atau koperasi.

Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo R. Muzar, status badan hukum bisa memberi keuntungan bagi pelaku usaha.

"Dengan adanya badan hukum formal, jika terjadi sengketa, maka bisa memisahkan tanggung jawab pribadi dan bisnis," kata Cahyo, disiarkan Katadata.co.id, Kamis (12/10/2023).

"Pelaku usaha yang mempunyai badan hukum formal juga bisa mendapatkan kredibilitas dan kepercayaan dari mitra bisnis," lanjutnya.

(Baca: Pengusaha Industri Mikro dan Kecil Mayoritas Lulusan SD)

Editor : Adi Ahdiat