Ini Kebijakan Pemerintah yang Diharapkan Pelaku Usaha RI di Tengah Konflik Geopolitik

Nabilah Muhamad 28/04/2026 17:43 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut survei Kadin Indonesia, kebijakan pemerintah yang paling diharapkan pelaku usaha di tengah konflik geopolitik adalah bantuan insentif dan akses pembiayaan.

Kebijakan Pemerintah yang Diharapkan Pelaku Usaha Indonesia dalam Menghadapi Dampak Konflik Geopolitik (Maret-April 2026)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Ini Kebijakan Pemerintah yang Diharapkan Pelaku Usaha RI di Tengah Konflik Geopolitik”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Kebijakan Pemerintah yang Diharapkan Pelaku Usaha Indonesia dalam Menghadapi Dampak Konflik Geopolitik (Maret-April 2026)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyurvei persepsi kalangan pengusaha tentang kebijakan apa yang sebaiknya diambil pemerintah untuk melindungi dunia bisnis dari dampak konflik geopolitik, seperti perang AS-Israel versus Iran.

Hasilnya, sebanyak 19,8% responden mengharapkan dukungan subsidi atau insentif fiskal sementara, dan 19,5% responden berharap ada kemudahan akses pembiayaan.

"Ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan global, pelaku usaha sangat membutuhkan bantalan likuiditas untuk menjaga arus kas dan mempertahankan operasional," kata Kadin Indonesia dalam laporan Business Pulse Q1 2026.

Lengkapnya, berikut kebijakan pemerintah yang diharapkan kalangan pengusaha untuk menghadapi dampak dari konflik geopolitik:

Dukungan subsidi atau insentif fiskal sementara: 19,8%
Kemudahan akses pembiayaan bagi dunia usaha: 19,5%
Stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter yang responsif: 16,7%
Diversifikasi dan stabilisasi pasokan energi: 15,1%
Dukungan logistik dan jaminan keamanan: 15,1%
Pengurangan tarif perdagangan: 6,0%
Pengembangan instrumen lindung nilai (hedging) dan diversifikasi finansial: 5,7%
Kepastian hukum: 0,6%
Tidak tahu/tidak menjawab: 1,6%

Survei ini melibatkan 210 anggota Kadin yang tersebar di 27 provinsi Indonesia, yang dipilih menggunakan metode random sampling. Survei dilakukan pada periode 17 Maret-5 April 2026 secara daring.

(Baca: Efisiensi, Strategi Utama Pengusaha RI Hadapi Dampak Konflik Geopolitik)

Editor : Adi Ahdiat