Penyebab Kepala Daerah Melakukan Korupsi Menurut Publik

Litbang Kompas menyurvei pandangan publik tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong kepala daerah melakukan korupsi.

Hasilnya, mayoritas atau 22,4% menilai faktor utamanya adalah penegakan hukum yang tebang pilih.

Ada cukup banyak juga responden yang menganggap kepala daerah korupsi karena tingginya biaya politik (21,2%), serta gaya hidup mereka yang mewah (21,2%).

"Dari penilaian tersebut tampak bahwa publik merasa rendahnya integritas menjadi faktor utama penyebab korupsi," tulis Litbang Kompas dalam laporannya, Senin (1/12/2025).

Selain dari sisi personal, publik juga menyoroti adanya masalah struktural. Sebanyak 20,4% responden memandang penyebab korupsi di daerah karena lemahnya pengawasan dan 6,5% karena kebiasaan permisif.

"Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pilih-pilih sebagaimana dinilai oleh publik menunjukkan bahwa warisan negatif feodalisme masih berkembang di daerah," tulis Litbang Kompas.

Survei ini juga menemukan bahwa mayoritas atau 63,3% responden menyatakan tidak akan memilih sosok pemimpin yang pernah terjerat kasus korupsi.

Survei ini melibatkan 514 responden dari 70 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak, sesuai proporsi penduduk di setiap provinsi.

Pengambilan data dilakukan pada 10-13 November 2025 melalui wawancara telepon. Toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar 4,23% dan tingkat kepercayaan 95%, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

(Baca: Kasus Korupsi di Desa Berkurang pada 2024)