Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Rp26 Triliun pada 2026

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menargetkan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,14 triliun.

Angka tersebut setara dengan 1% dari total target penerimaan pajak dalam negeri Rp2,59 kuadriliun tahun depan. Angka tersebut juga turun 13,11% dari target 2025 (outlook) Rp30,08 triliun, serta lebih rendah 3,59% dari APBN 2025 Rp27,11 triliun.

Adapun realisasi penerimaan negara dari PBB sepanjang 2024 mencapai Rp32,49 triliun, naik 2,34% dari penerimaan tahun sebelumnya Rp 33,27 triliun.

Sepanjang periode 2020-2024, realisasi penerimaan PBB pemerintah selalu di atas target (APBN) seperti terlihat pada grafik.

Total penerimaan pajak dalam RAPBN 2026 Rp2.599,55 triliun, rinciannya sebagai berikut:

• Pajak penghasilan (PPh): Rp1.209,36 triliun
• Pajak pertambahan nilai (PPn dan PPn BM): Rp995,28 triliun
• Pajak bumi dan bangunan (PBB): Rp26,14 triliun
• Pendapatan cukai:Rp241,84 triliun
• Pajak lainnya: Rp126,94 triliun

Sebagai informasi, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Sementara PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan (PBB P3) tetap berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

(Baca: PPh Ditargetkan Sumbang Terbanyak untuk Penerimaan Pajak 2026)