75% Anggaran Belanja Negara Dikelola Pemerintah Pusat pada 2025

Ekonomi & Makro

Lite

Nabilah Muhamad 12/08/2025 21:06 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Dalam APBN 2025, sekitar 75% anggaran belanja negara dikelola oleh pemerintah pusat, dan 25% dikelola pemerintah daerah.

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

75% Anggaran Belanja Negara Dikelola Pemerintah Pusat pada 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Alokasi Belanja Negara dalam APBN 2025*

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, pemerintah menargetkan anggaran belanja negara tahun ini mencapai Rp3.621,3 triliun.

Dari total anggaran belanja tersebut, sekitar 75% atau Rp2.701,4 triliun merupakan belanja pemerintah pusat (BPP).

BPP ini adalah belanja yang dikelola oleh pemerintah pusat, baik untuk belanja kebutuhan dan program kementerian/lembaga (K/L), maupun untuk belanja non-K/L, seperti untuk pembayaran bunga utang, subsidi, bantuan sosial, hibah, dan lain-lainnya.

Kemudian sekitar 25% dari total belanja negara atau Rp919,9 triliun disalurkan untuk transfer ke daerah (TKD).

TKD ini adalah dana dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah, untuk dikelola pemerintah daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan mereka.

TKD disalurkan dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang isinya mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan Daerah, Dana Desa, dan insentif fiskal untuk pemerintah daerah yang berkinerja baik.

(Baca: Postur APBN 2025, Belanja Negara Lebih Besar dari Pendapatan)

Editor : Adi Ahdiat