Mayoritas Utang Pemerintah RI Jatuh Tempo dalam 5 Tahun

Ekonomi & Makro

Premium

Adi Ahdiat 28/10/2024 12:50 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Proporsi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Jangka Waktu Jatuh Tempo (Juni 2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Dapatkan lebih banyak konten Premium dan akses ke fitur-fitur khusus buat pelanggan.

Mulai dari

Rp50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Dapatkan akses instan ke artikel “Mayoritas Utang Pemerintah RI Jatuh Tempo dalam 5 Tahun”.

Rp5.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Proporsi Utang Pemerintah Pusat Berdasarkan Jangka Waktu Jatuh Tempo (Juni 2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Sebagian besar utang pemerintah Indonesia akan jatuh tempo atau harus dilunasi dalam lima tahun ke depan.

Hal ini terlihat dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.

Menurut dokumen tersebut, pada Juni 2024 hanya ada 8,6% utang pemerintah yang jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun ke depan.

Kemudian 29% jatuh tempo kurang dari 3 tahun, sedangkan 46,9% atau hampir separuh utang pemerintah jatuh tempo kurang dari 5 tahun ke depan.

Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 menyatakan, selama periode 2020-2024 rasio utang yang jatuh tempo dalam 5 tahun cukup stabil dengan rata-rata sekitar 42%.

Adapun secara keseluruhan, rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time to maturity) utang pemerintah periode 2020-2024 berkisar antara 7,9 sampai 8,6 tahun.

"Hal ini menggambarkan pemerintah memiliki keleluasaan yang cukup terkait ketersediaan dana pelunasan kewajiban, sehingga tidak menimbulkan tekanan pada anggaran pemerintah dalam jangka pendek," demikian dikutip dari dokumen tersebut.

"Sejauh ini risiko refinancing cukup terjaga berkat komitmen pemerintah untuk mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan mengendalikan utang dengan tenor pendek, dengan tetap memperhatikan kecenderungan demand investor, termasuk biaya pengadaan utang," lanjutnya.

(Baca: Perkembangan Utang Pemerintah RI Januari-Agustus 2024)

Editor : Adi Ahdiat