Anggaran Pengelolaan Sampah APBD DKI Jakarta 2024

Ekonomi & Makro

Premium

Adi Ahdiat 18/10/2024 15:04 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Anggaran pengelolaan sampah dalam APBD DKI Jakarta 2024 mencapai Rp2,64 triliun. Anggaran terbesar berada di UPST dan UPS Badan Air.

Anggaran Program Pengelolaan Persampahan dalam APBD DKI Jakarta 2024 per Instansi*

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Anggaran Pengelolaan Sampah APBD DKI Jakarta 2024”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Anggaran Program Pengelolaan Persampahan dalam APBD DKI Jakarta 2024 per Instansi*

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2023, anggaran belanja pemerintahan bidang lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2024 mencapai Rp4,12 triliun.

Dari jumlah tersebut, anggaran yang khusus dialokasikan untuk program pengelolaan persampahan mencapai Rp2,64 triliun (64%).

(Baca: 57% Rumah Tangga Indonesia Rutin Bakar Sampah)

Anggaran pengelolaan sampah dalam APBD DKI Jakarta 2024 ini terbagi ke beberapa instansi.

Merujuk Pergub Nomor 50 Tahun 2023, instansi yang memegang anggaran terbesar adalah Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST), yakni Rp1,52 triliun.

Kemudian Rp471,48 miliar dipegang Unit Penanganan Sampah (UPS) Badan Air.

Sisanya dipegang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tingkat provinsi dan kota/kabupaten administrasi, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.

Namun, alokasi anggaran ini sekarang mungkin sudah berubah.

Pasalnya, DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan perubahan APBD pada Agustus 2024. Tapi, sampai pertengahan Oktober 2024 dokumennya belum tersedia di situs Pemprov terkait.

(Baca: 10 Provinsi yang Warganya Paling Banyak Bakar Sampah)

Editor : Adi Ahdiat