Ada Wacana Pembatasan BBM Bersubsidi, Berapa Anggarannya?

Ekonomi & Makro

Premium

Adi Ahdiat 11/07/2024 15:50 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Dalam APBN 2024 pemerintah menganggarkan Rp25,8 triliun untuk subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT). Anggaran subsidi JBT ini paling besar sejak 2020.

Anggaran Belanja Subsidi Jenis BBM Tertentu/JBT (2020-2024)*

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Ada Wacana Pembatasan BBM Bersubsidi, Berapa Anggarannya?”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Anggaran Belanja Subsidi Jenis BBM Tertentu/JBT (2020-2024)*

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pemerintah berwacana untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Wacana ini dilontarkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kami berharap 17 Agustus ini kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi," ujar Luhut, dilansir Katadata, Selasa (9/7/2024).

Luhut menyatakan, pengetatan pembelian BBM bersubsidi bertujuan untuk menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Adapun dalam APBN 2024 pemerintah menganggarkan Rp25,8 triliun untuk belanja subsidi jenis BBM tertentu (JBT).

Alokasi anggaran itu lebih tinggi dari realisasi belanja subsidi JBT sejak 2020, seperti terlihat pada grafik.

Sebagai catatan, subsidi JBT diberikan untuk BBM jenis solar dan minyak tanah, tidak termasuk Pertalite.

Meski Pertalite juga umum disebut sebagai "BBM bersubsidi", dalam administrasi pemerintah Pertalite dikategorikan sebagai jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yang tidak diberi "subsidi", melainkan diberi "kompensasi".

Menurut keterangan di situs Kementerian Keuangan, "subsidi" dibayarkan oleh pemerintah ke badan usaha secara bulanan, sesuai realisasi volume penyaluran BBM ke masyarakat.

Sedangkan "kompensasi" dibayarkan oleh pemerintah ke badan usaha secara sekaligus atau bertahap, sesuai kekurangan penerimaan badan usaha yang diakibatkan kebijakan penetapan harga BBM dari pemerintah.

Dalam praktiknya, subsidi dan kompensasi itu sama-sama membuat harga BBM jadi lebih murah untuk konsumen.

Namun, Luhut belum memberi pernyataan jelas apakah pembatasan akan diterapkan untuk JBT (solar dan minyak tanah), JBKP (Pertalite), atau keduanya.

Wacana ini juga belum pasti, bahkan sempat dibantah oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Tidak ada pembatasan, yang dibahas kemarin adalah penurunan kadar sulfur dalam BBM. Tentu kita harus melihat udara Jakarta, air quality-nya mengkhawatirkan bagi kesehatan. Tentu langkah-langkah ini akan disiapkan pemerintah," kata Airlangga, dilansir CNBC Indonesia, Kamis (11/7/2024).

(Baca: Subsidi BBM Indonesia Terbesar ke-3 di Dunia pada 2022)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Bandung Barat Turun 1,23% Setahun Terakhir

20,04 Ribu Penduduk Kab. Jayawijaya Lulusan SMP pada Akhir 2024

Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Tulungagung | 2024

KLHK Temukan 150 Hotspot di Indonesia, Terbanyak di Maluku Utara (Jumat, 5 Desember 2025)

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Bandung Capai 11,41 Tahun pada 2025

Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Pringsewu 4,39%

Data Stories Terkini

Harga Daging Ayam Ras Segar di Pasar Tradisional Periode Desember 2024-2025 Ekonomi & Makro 05/12/2025, 13:17 WIB

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Bandung Barat Turun 1,23% Setahun Terakhir Demografi 05/12/2025, 13:15 WIB

PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya Periode 2013-2025 PDB 05/12/2025, 13:14 WIB

Populasi Sapi Potong Jantan yang Bisa Dipotong Periode 2013-2024 Demografi 05/12/2025, 13:05 WIB

PDB Paritas Daya Beli (PPP) Laos 2015 - 2024 PDB 05/12/2025, 12:37 WIB

Harga Daging Ayam di Pasar Tradisional Periode Desember 2024-2025 Ekonomi & Makro 05/12/2025, 12:33 WIB

Unduh

Sumber

Ada Wacana Pembatasan BBM Bersubsidi, Berapa Anggarannya?

Tags

Data Terkait

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Bandung Barat Turun 1,23% Setahun Terakhir

20,04 Ribu Penduduk Kab. Jayawijaya Lulusan SMP pada Akhir 2024

Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Tulungagung | 2024

KLHK Temukan 150 Hotspot di Indonesia, Terbanyak di Maluku Utara (Jumat, 5 Desember 2025)

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Bandung Capai 11,41 Tahun pada 2025

Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Pringsewu 4,39%

Data Stories Terkini

Data Populer

Ada Wacana Pembatasan BBM Bersubsidi, Berapa Anggarannya?

Tags

Data Terkait

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Bandung Barat Turun 1,23% Setahun Terakhir

20,04 Ribu Penduduk Kab. Jayawijaya Lulusan SMP pada Akhir 2024

Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Tulungagung | 2024

KLHK Temukan 150 Hotspot di Indonesia, Terbanyak di Maluku Utara (Jumat, 5 Desember 2025)

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Bandung Capai 11,41 Tahun pada 2025

Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Pringsewu 4,39%

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer