Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, belanja pemerintah pusat (BPP) per Juli 2024 tembus Rp1.170,8 triliun.
Angka itu naik 14,7% dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) sebesar Rp1.020,4 triliun pada Juli 2023. BPP Juli 2024 juga sudah memenuhi 47,5% dari pagu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
BPP Juli 2024 terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp588,7 triliun. Belanja ini dipengaruhi oleh Pemilu 2024, penyaluran berbagai program seperti bansos, sarana dan prasarana pertahanan-keamanan (hankam), dan pembangunan infrastruktur.
Ada juga komponen belanja nonK/L sebesar Rp582,1 triliun. Sri Mulyani, Menteri Keuangan (Menkeu) menyebut belanja ini dipengaruhi realisasi subsidi atau kompensasi energi, terbesar diterima oleh Pertamina dan PLN, serta pembayaran manfaat pensiun aparatur negara.
"Dari [belanja] Rp1.170 triliun, itu Rp872 triliun atau 74,5% langsung masyarakat menikmati," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di kanal YouTube Kemenkeu, Senin (13/8/2024).
Jika dilihat berdasarkan tren, pertumbuhan belanja Juli 2024 tertinggi kedua setelah Juli 2021 yang sempat menyentuh 20,1% (yoy) sebesar Rp952,8 triliun. Sri Mulyani menyatakan, kenaikan ini didorong belanja akibat pandemi Covid-19, yang sebelumnya ambruk pada 2020.
Sementara pertumbuhan belanja paling kecil terjadi pada Juli 2023 yang minus 1%, yakni sebesar Rp1.020,4 triliun.
(Baca juga: Pendapatan Negara Turun, APBN Defisit Rp93,4 Triliun pada Juli 2024)