Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp2,3 triliun per 29 Februari 2024.
“Tahun ini, anggaran IKN di APBN adalah Rp39,3 triliun, dan realisasinya Rp2,3 triliun atau 5,8% dari pagu anggaran,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers online di akun YouTube Kemenkeu, Senin (25/3/2024).
Ia merinci, anggaran sebesar Rp400 miliar digunakan untuk klaster infrastruktur dari pagu yang sebesar Rp36,4 triliun. Dana itu digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung Otorita IKN (OIKN).
Kemudian, anggaran itu juga digunakan untuk pembangunan menara rusun aparatur sipil negara (ASN) dan pertahanan keamanan, rumah tapak menteri, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, bandara VVIP, penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir IKN, serta rehabilitasi hutan dan lahan sekitar IKN.
(Baca: Otorita IKN Usul Tambahan Anggaran 2024 Sebesar Rp3,5 Triliun, Ini Alokasinya)
Sri Mulyani mengatakan, anggaran berikutnya digunakan untuk klaster non-infrastruktur dengan realisasi sebesar Rp1,9 triliun dari pagu Rp2,9 triliun. Anggaran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan, promosi/publikasi/sosialisasi IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri, serta operasional OIKN.
Adapun menurut Sri Mulyani, total alokasi anggaran IKN dalam dalam APBN sejak 2022 hingga 2024 mencapai Rp71,8 triliun.
Realisasi anggaran IKN pada 2022 tercatat sebesar Rp5,5 triliun dan pada 2023 sebesar Rp27 triliun.
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara APBN 2024 per 15 Maret 2024 telah mencapai Rp470,3 triliun atau setara dengan 14,1% dari pagu anggaran yang sebesar Rp3.325,1 triliun. Capaian itu tumbuh signifikan sebesar 18,1% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Rinciannya, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp328,9 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp165,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp163,4 triliun. Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp141,4 triliun.
(Baca: Belanja Negara Melesat di Tengah Seretnya Pendapatan per 15 Maret 2024)