BPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif Pemerintah Senilai Rp2,5 Miliar

Ekonomi & Makro

Lite

Adi Ahdiat 04/10/2022 15:50 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Temuan BPK terkait Jenis Ketidakpatuhan Pemerintah dan Nilai Kerugiannya (2021)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

BPK Temukan Perjalanan Dinas Fiktif Pemerintah Senilai Rp2,5 Miliar

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Temuan BPK terkait Jenis Ketidakpatuhan Pemerintah dan Nilai Kerugiannya (2021)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada sekitar 15 ribu permasalahan di lembaga pemerintahan yang dapat menimbulkan kerugian senilai Rp18,37 triliun.

Temuan BPK ini tercatat dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 yang dirilis 4 Oktober 2022.

"IHPS I Tahun 2022 merupakan ikhtisar dari 771 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan lainnya," jelas BPK dalam laporan tersebut.

BPK menemukan ada tiga kelompok besar permasalahan dalam lembaga pemerintahan, yaitu:

Kelemahan sistem pengendalian internal;
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Dari tiga kelompok masalah tersebut, kerugian dan potensi kerugian paling besar disebabkan oleh ketidakpatuhan pada peraturan.

"Sebanyak 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp17,33 triliun," jelas BPK.

Ini beberapa temuan BPK terkait ketidakpatuhan pemerintah beserta nilai kerugiannya per tahun 2021:

Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang: Rp1,9 triliun
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan: Rp679,68 miliar
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang: Rp135,93 miliar
Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak: Rp39,13 miliar
Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar: Rp13,16 miliar
Pemahalan harga (mark-up): Rp11,45 miliar
Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan: Rp7,66 miliar
Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar: Rp7,36 miliar
Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi: Rp5,82 miliar
Belanja perjalanan dinas fiktif: Rp2,54 miliar
Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya: Rp759,61 juta

"Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 24.796 rekomendasi antara lain kepada pimpinan entitas terkait agar menetapkan dan/atau menarik kerugian, memungut kekurangan penerimaan, dan menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan, serta mengupayakan agar potensi kerugian tidak menjadi kerugian," jelas BPK.

"Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat untuk mewujudkan tujuan bernegara," pungkas BPK.

(Baca: Salah Sasaran, 22 Ribu ASN Terima Bantuan Subsidi Upah pada 2021)

Editor : Adi Ahdiat