Pemerintah Naikkan Anggaran Subsidi BBM pada 2024

Ekonomi & Makro

Lite

Adi Ahdiat 22/08/2023 16:30 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Dalam RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp25,7 triliun untuk tahun depan, bertambah Rp2,4 triliun dibanding 2023.

Anggaran Belanja Subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Indonesia (2017-2024)*

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Pemerintah Naikkan Anggaran Subsidi BBM pada 2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Anggaran Belanja Subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Indonesia (2017-2024)*

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp25,7 triliun untuk tahun depan.

Jumlah itu meningkat sekitar 10% atau bertambah Rp2,4 triliun dibanding 2023, yang outlook-nya mencapai Rp23,3 triliun.

(Baca: Pemerintah Pangkas Anggaran Subsidi LPG pada 2024)

Adapun subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) khusus diberikan untuk solar dan minyak tanah, tidak termasuk Pertalite.

Meski Pertalite umum disebut sebagai "BBM bersubsidi", dalam sistem administrasi pemerintah Pertalite digolongkan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang tidak diberi "subsidi", melainkan diberi "kompensasi".

Menurut keterangan di situs resmi Kementerian Keuangan, "subsidi" dibayarkan oleh pemerintah ke badan usaha secara bulanan, sesuai realisasi volume penyaluran BBM ke masyarakat.

Sedangkan "kompensasi" dibayarkan oleh pemerintah ke badan usaha secara sekaligus atau bertahap, sesuai kekurangan penerimaan badan usaha yang diakibatkan kebijakan penetapan harga BBM dari pemerintah.

Dalam praktiknya, subsidi dan kompensasi itu sama-sama membuat harga BBM jadi lebih murah untuk konsumen.

RAPBN 2024 tidak memberi rincian tentang anggaran kompensasi BBM untuk tahun depan.

Namun, menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (Audited), realisasi belanja kompensasi BBM pada 2022 sempat mencapai Rp307,19 triliun. Angka itu termasuk penyelesaian utang kompensasi BBM tahun anggaran 2021 yang besarnya Rp80,18 triliun.

(Baca: Konsumsi BBM Kelas Pertalite Melonjak pada 2022, Rekor Tertinggi Baru)

Editor : Adi Ahdiat