DKI Jakarta, Sarang Laporan Transaksi Mencurigakan pada 2023

Demografi

Lite

Erlina F. Santika 28/01/2024 08:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

5 Provinsi dengan Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/LTKM Terbesar Kumulatif (2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

DKI Jakarta, Sarang Laporan Transaksi Mencurigakan pada 2023

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

5 Provinsi dengan Penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/LTKM Terbesar Kumulatif (2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terhimpun sebanyak 130.472 laporan sepanjang 2023. Hal ini diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 19 Januari 2024.

Dari jumlah kumulatif tersebut, mayoritas laporan berasal dari DKI Jakarta, yakni 97,07% dari total laporan pada 2023.

Dilihat berdasarkan tren bulanannya, LTKM DKI Jakarta selalu tembus di atas 5 ribu laporan. Terbanyak pada Februari 2023 yang tembus 14.359 laporan.

Jumlah laporan DKI Jakarta sangat timpang dengan provinsi lain, yakni sebanyak 1,14% di Kepulauan Riau; 0,29% di Jawa Tengah; 0,27% di Jawa Barat; 0,23% di Lampung; dan 0,99% provinsi lainnya.

Posisi Jakarta sebagai provinsi dengan laporan transaksi keuangan janggal terbanyak tak hanya terjadi sekali. Sebelumnya, LTKM terbanyak juga dilaporkan di Jakarta pada 2022.

PPATK juga membedah laporan tersebut berdasarkan tindak pidananya. Terbanyak adalah tindak pidana penggelapan, yakni 31,31% dari total laporan yang masuk.

Selain itu ada penipuan sebanyak 17,90%; perjudian 18,37%; bidang perpajakan 5,59%; indikasi tindak pidana lain yang diancam pidana empat tahun 10,84%; dan tindak pidana lainnya 16%.

Adapun jumlah pelapor yang terhitung hingga Desember 2023 mencapai 528 pelapor dari sejumlah kelompok industri hingga profesi atau perorangan.

Pihak pelapor paling banyak berasal dari kategori nonbank sebanyak 336 pelapor, disusul bank 133 pelapor, dan pihak pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebanyak 49 pelapor.

PPATK merincikan, pihak nonbank terdiri atas pedagang valuta asing (money changer), penyelenggara pengiriman uang, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, manajer investasi, dan lainnya.

Sementara transaksi yang dilaporkan terbanyak berasal dari kelompok bank, yakni 6,86 juta transaksi yang mencurigakan. Disusul nonbank 2,22 juta transaksi, bank perkreditan rakyat 480 transaksi, PBJ 408 transaksi, profesi 35 transaksi.

Editor : Erlina F. Santika