Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan Kota Jakarta Utara tahun 2024, menunjukkan persentase penduduk miskin 6,44%, turun sedikit dari tahun sebelumnya (6,78%) dengan pertumbuhan -5,01%. Jumlah penduduk miskin mencapai 120.510 orang, turun sedikit dari 125.980 orang tahun lalu, sementara jumlah penduduk total 1.839.801 jiwa turun sedikit turun 1,93%. Kota ini berada di urutan ke-385 se-Indonesia dan ke-89 di Pulau Jawa untuk persentase kemiskinan.
(Baca: Persentase Penduduk Miskin Periode 2013-2025)
Dari data historis 2004-2024, rata-rata persentase kemiskinan 3 tahun terakhir (2022-2024) adalah 6,82%, sedangkan rata-rata 5 tahun terakhir (2020-2024) 6,67%, sehingga angka 2024 lebih rendah dari kedua rata-rata. Persentase kemiskinan tertinggi terjadi di 2022 (7,24%) dan terendah di 2011 (5,07%). Pertumbuhan kemiskinan tertinggi di 2005 (27,56%) dan terendah di 2008 (-24,28%). Rank se-Indonesia fluktuatif: dari 394 di 2004 ke 385 di 2024, dengan penurunan signifikan di 2008 dan kenaikan besar di 2020.
Dibandingkan kabupaten/kota lain di DKI Jakarta, persentase kemiskinan Kota Jakarta Utara lebih tinggi dibandingkan 3 wilayah lain namun lebih rendah dari satu wilayah. Jumlah penduduk miskinnya lebih banyak dari tiga wilayah lain, hanya sedikit lebih rendah dari satu wilayah. Pendapatan per kapita tertinggi di wilayah dibandingkan mencapai 883,72 juta rupiah per tahun, sedangkan garis kemiskinan tertinggi 818,72 ribu rupiah per bulan.
Kota Jakarta Barat
Berada di urutan ke-485 se-Indonesia untuk persentase kemiskinan, dengan angka 3,94% dan pertumbuhan -3,67%. Jumlah penduduk miskin mencapai 106.480 orang, dengan jumlah penduduk total 2,578 juta jiwa yang turun sedikit turun 1,44%. Pendapatan per kapita mencapai 253,22 juta rupiah per tahun dengan pertumbuhan 6,83%, sedangkan garis kemiskinan 685,07 ribu rupiah per bulan yang naik sebesar 4,23%. Kondisi kemiskinan di wilayah ini lebih terkendali dibanding Kota Jakarta Utara, didukung oleh jumlah penduduk yang lebih besar namun jumlah miskin yang lebih sedikit, serta pertumbuhan pendapatan yang positif.
(Baca: Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kalimantan Timur 2015 - 2024)
Kota Jakarta Pusat
Berada di urutan ke-454 se-Indonesia untuk persentase kemiskinan, dengan angka 4,63% dan pertumbuhan -1,07%. Jumlah penduduk miskin hanya 42.330 orang, jauh lebih sedikit dibanding Kota Jakarta Utara, dengan jumlah penduduk total 1,073 juta jiwa yang turun sedikit turun 3,32%. Pendapatan per kapita tertinggi di antara wilayah DKI yang dibandingkan, yaitu 883,72 juta rupiah per tahun dengan pertumbuhan 7,85%. Garis kemiskinan 818,72 ribu rupiah per bulan yang naik sebesar 4,34%, menunjukkan biaya hidup yang lebih tinggi namun kemiskinan yang lebih rendah karena pendapatan masyarakat yang cukup tinggi untuk menutupi kebutuhan dasar.
Kota Jakarta Timur
Berada di urutan ke-476 se-Indonesia untuk persentase kemiskinan, dengan angka 4,09% dan pertumbuhan -2,62%. Jumlah penduduk miskin 121.520 orang, sedikit lebih banyak dari Kota Jakarta Utara, dengan jumlah penduduk total 3,255 juta jiwa yang turun sedikit turun 1,67%. Pendapatan per kapita 204,34 juta rupiah per tahun dengan pertumbuhan 6,23%, sedangkan garis kemiskinan 697,47 ribu rupiah per bulan yang naik sebesar 4,14%. Meskipun jumlah penduduk miskin hampir sama dengan Kota Jakarta Utara, persentase kemiskinan lebih rendah karena jumlah penduduk total yang jauh lebih besar, sehingga proporsi penduduk miskin menjadi lebih kecil.
Kabupaten Kepulauan Seribu
Berada di urutan ke-145 se-Indonesia untuk persentase kemiskinan, dengan angka 13,03% dan pertumbuhan -0,76%. Jumlah penduduk miskin hanya 3.490 orang, namun persentase kemiskinan tertinggi di antara wilayah yang dibandingkan karena jumlah penduduk total yang sangat sedikit (30.414 jiwa) yang naik sedikit sebesar 0,58%. Pendapatan per kapita 281,27 juta rupiah per tahun dengan pertumbuhan -2,31%, sedangkan garis kemiskinan 775,91 ribu rupiah per bulan yang naik sebesar 4,31%. Kondisi kemiskinan di wilayah ini tertinggi karena akses ekonomi yang terbatas meskipun pendapatan per kapita cukup tinggi, sehingga sebagian besar penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang semakin meningkat.