Tren Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dalam PSN di RI 2020-2023

Sepanjang periode 2020-2023, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 114 aduan kasus dugaan pelanggaran HAM terkait proyek strategis nasional (PSN) di Indonesia.

Aduan terbanyak terjadi pada 2020 dengan 34 kasus, sementara paling sedikit pada 2021 yang sebanyak 24 kasus.

Dalam periode empat tahun tersebut, sebanyak 95 kasus di antaranya terindikasi pelanggaran hak atas kesejahteraan dan 5 kasus merupakan pelanggaran hak memperoleh keadilan.

Sementara itu, dari 98 aduan masyarakat ke Komnas HAM, sebanyak 72 aduan berasal dari kelompok masyarakat rentan.

“Ini berarti dugaan pelanggaran HAM akibat PSN berdampak secara kolektif atau dirasakan oleh kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat,” jelas Komnas HAM dalam laporannya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyampaikan laporan aduan dugaan pelanggaran HAM terkait PSN di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (7/10/2025).

Ia menyampaikan hal itu dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Menurut Saurlin, pola permasalahan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan PSN selalu berulang, yakni penggusuran paksa, kompensasi tidak layak, kriminalisasi warga, hingga degradasi lingkungan hidup.

“Contoh konkret kami sampaikan, ada kasus Wadas, kasus Rempang, kasus Mandalika, pembukaan food estate di Papua, dan kawasan industri Morowali,” katanya, dikutip dari Katadata.co.id.

(Baca: Faktor Penghambat Tak Tuntasnya Kasus HAM RI Menurut Pemuda)