MK Kabulkan 17% Pengujian UU, Indikasi Kerja DPR Tak Maksimal

Demografi

Lite

Akbar Ridwan 21/09/2025 14:15 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sekitar 17% dari seluruh perkara pengujian UU selama 2003-2024. Menurut FITRA, hal ini mengindikasikan kinerja DPR yang tidak maksimal.

Persentase Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Pengujian Undang-Undang di Indonesia (2003-2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

MK Kabulkan 17% Pengujian UU, Indikasi Kerja DPR Tak Maksimal

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Persentase Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Pengujian Undang-Undang di Indonesia (2003-2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), selama 2003-2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan 1.897 putusan perkara pengujian undang-undang (PUU).

Sebagian besar putusan tersebut berisi amar "ditolak" atau "tidak dapat diterima". Namun, ada pula sekitar 17% putusan pengujian UU dengan amar "dikabulkan".

Berikut distribusi amar putusan MK untuk perkara pengujian UU selama 2003-2024, berdasarkan pantauan FITRA:

Ditolak: 38,80%
Tidak dapat diterima: 30,15%
Dikabulkan: 17,24%
Ditarik kembali: 11,23%
Gugur: 1,74%
Tidak berwenang: 0,84%

Menurut FITRA, adanya pengujian UU yang dikabulkan MK merupakan indikasi bahwa kinerja legislasi DPR tidak maksimal.

"Ini mengindikasikan proses penyusunan UU tidak maksimal dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata FITRA dalam siaran pers (25/8/2025).

"Dengan alokasi anggaran penyusunan UU yang besar, seharusnya DPR bisa menghasilkan UU yang baik dan diterima oleh rakyat, sehingga tidak menimbulkan permohonan judicial review (pengujian UU) di MK," lanjutnya.

(Baca: Anggaran Legislasi DPR 2025 Capai Rp237 Miliar, Untuk Apa Saja?)

Editor : Adi Ahdiat