Jumlah Perkara PK Pidana Militer yang Diputus Mahkamah Agung 2024

Pada 2024, Mahkamah Agung (MA) Indonesia memutus 42 perkara peninjauan kembali (PK) pidana militer.

PK pidana militer ini paling banyak masuk klasifikasi kesusilaan dan kehormatan, kasus narkotika dan psikotropika, serta perlindungan anak.

Berikut jumlah perkara PK pidana militer yang diputus MA sepanjang 2024 berdasarkan klasifikasinya:

1. Kesusilaan dan kehormatan: 16 perkara
2. Narkotika dan psikotropika: 4 perkara
3. Perlindungan anak: 4 perkara
4. Insubordinasi: 3 perkara
5. Senjata api dan tajam: 3 perkara
6. Tubuh dan nyawa: 3 perkara
7. Desersi: 2 perkara
8. Penyalahgunaan kewenangan atasan: 2 perkara
9. Perbuatan curang: 2 perkara
10. Lainnya: 3 perkara

Kasus-kasus PK tersebut berasal dari putusan perkara pidana militer yang sebelumnya sudah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

• Putusan pengadilan militer: 3 perkara
• Putusan pengadilan tinggi militer: 1 perkara
• Putusan kasasi: 37 perkara
• Putusan PK: 1 perkara

MA menyampaikan, jumlah perkara PK pidana militer yang diterima 2024 meningkat 50% dari 2023 yang menerima 28 perkara.

"Kamar (Peradilan) Militer berhasil memutus seluruh perkara tersebut sehingga tidak tersisa perkara pada akhir tahun 2024. Rasio produktivitas memutus perkara PK pidana militer mencapai 100%, sama dengan tahun 2023," ucap MA dalam laporannya.

Menurut MA, PK pidana militer yang diputus kurang dari 3 bulan sebanyak 40 perkara (95,24%). Adapun kategori amar putusan PK pidana militer 2024 sebagai berikut:

• Kabul: 3 perkara
• Tolak: 38 perkara
• Tidak dapat diterima: 1 perkara

(Baca: Rincian Pemutusan Perkara Pidana Khusus di Tingkat Kasasi MA 2024)