Pemda Paling Sering Dilaporkan ke Ombudsman Indonesia pada 2024

Demografi

Lite

Akbar Ridwan 24/06/2025 15:06 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Sepanjang 2024, pemerintah daerah menempati peringkat pertama sebagai pihak yang paling sering dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Jumlah Laporan Masyarakat yang Diterima Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Instansi Terlapor (2024)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Pemda Paling Sering Dilaporkan ke Ombudsman Indonesia pada 2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Laporan Masyarakat yang Diterima Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Instansi Terlapor (2024)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Sepanjang 2024, Ombudsman Republik Indonesia menerima 10.837 laporan masyarakat terkait dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Jumlah tersebut terdiri atas 9.271 laporan masyarakat reguler, 1.495 respons cepat, dan 71 investigasi atas prakarsa sendiri. Dari 10.837 laporan, sebanyak 95,07% telah diselesaikan.

Berdasarkan instansi terlapor, pemerintah daerah menempati peringkat pertama sebagai pihak yang paling sering dilaporkan kepada Ombudsman. Diikuti Badan Pertanahan Nasional (BPN), BUMN/BUMD, lembaga pendidikan negeri, dan kepolisian.

Berikut 10 instansi yang paling banyak dilaporkan kepada Ombudsman pada 2024:

Pemerintah daerah: 5.146 laporan
BPN: 1.338 laporan
BUMN/BUMD: 724 laporan
Lembaga pendidikan negeri: 655 laporan
Kepolisian: 634 laporan
Instansi pemerintah/kementerian: 633 laporan
Perbankan: 307 laporan
Lembaga peradilan: 257 laporan
Rumah sakit pemerintah: 249 laporan
Badan swasta/perorangan: 223 laporan.

Dalam peluncuran Laporan Tahunan 2024, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan urgensi penguatan kelembagaan melalui percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Menurutnya, penguatan peran Ombudsman penting dilakukan di tengah tantangan pengawasan pelayanan publik yang semakin kompleks.

“Ini bukan sekadar revisi administratif, tetapi menyangkut efektivitas Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang mampu memberi dampak nyata dalam pengawasan pelayanan publik,” ucapnya, Kamis (22/5/2025).

(Baca: Ada 10 Ribu Laporan Dugaan Malaadministrasi di Indonesia pada 2024)

Editor : Erlina Fury Santika