MK Terima 340 Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019

Demografi

Lite

Dwi Hadya Jayani 19/06/2019 07:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 3.841 perkara sejak 2004.

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

MK Terima 340 Perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jenis Perkara MK 2004-Sekarang

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman sejak 2004 telah menerima sebanyak 3.841 perkara. Perkara yang menjadi kewenangan MK terdapat empat, yaitu Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), dan Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKADA).

Menurut statistik MKRI, perkara yang paling banyak ditangani oleh MK adalah perkara PHPU. Khusus untuk PHPU dalam Pemilu 2019, MK menerima sebanyak 340 perkara dengan 329 perkara DPR/DPRD, 10 perkara DPD, dan 1 perkara Pilpres. Pada periode sebelumnya MK telah menangani 1.236 perkara PHPU.

Perkara selanjutnya adalah PUU sebanyak 1.258 perkara. MK juga menangani 982 perkara PHPKADA dan SKLN sebanyak 25 perkara.

(Baca Databoks: MK Tangani Ribuan Kasus Sengketa Pemilu Sejak 2004)

Editor : Hari Widowati