Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Sulawesi Selatan pada 2023 tumbuh 7,33%. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp7.956 miliar. Sebelumnya menurut rekam jejak tujuh tahun terakhir, rekor pertumbuhan tertinggi di Sulawesi Selatan pernah terjadi pada 2012 dengan pertumbuhan sebesar 10,67%. Dengan catatan pertumbuhan ini, terlihat bahwa posisi PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial terus menguat dalam enam tahun terakhir
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas bukan Angkatan Kerja Periode 2013-2024)
Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di tanah air.
DKI Jakarta berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak Rp45.901 miliar. Perkembangan data tahunan di wilayah ini naik 5,86% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
(Baca: Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pegunungan Bintang 2015-2024)
Menyusul di urutan berikutnya adalah Jawa Barat. Periode yang sama tahun sebelumnya PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di provinsi ini tercatat Rp13.404 miliar.
Selanjutnya, PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Jawa Timur naik 3,83% menjadi Rp13.646 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp10.275 miliar (naik 5,82%) dan Sulawesi Selatan dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp9.278 miliar (naik 7,33%)
Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tertinggi pada 2023:
- DKI Jakarta Rp45.901 miliar
- Jawa Barat Rp14.189 miliar
- Jawa Timur Rp13.646 miliar
- Jawa Tengah Rp10.275 miliar
- Sulawesi Selatan Rp9.278 miliar
- Banten Rp7.356 miliar
- Sumatera Utara Rp5.681 miliar
- Aceh Rp5.003 miliar
- Sulawesi Utara Rp4.730 miliar
- Bali Rp4.411 miliar